TIMES JATENG, PATI – DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Keputusan ini diambil sebagai respons atas demo ricuh yang menuntut pelengseran bupati.

Aksi massa yang berujung ricuh di depan gedung DPRD akhirnya menemui titik terang. Setelah perwakilan pengunjuk rasa berhasil menduduki gedung, para anggota dewan akhirnya menyetujui usulan pembentukan pansus.

Menurut salah satu anggota DPRD dari Fraksi PKS, Narso, beberapa kebijakan Bupati dinilai bermasalah, termasuk soal polemik pengangkatan direktur rumah sakit dan pergeseran alokasi anggaran. Hal ini menjadi alasan kuat di balik pengajuan pemakzulan.

Hal senada juga disampaikan oleh Joni Kurnianto dari Partai Demokrat. Ia menegaskan bahwa hak angket diajukan karena Bupati dianggap telah mengingkari janji saat dilantik dan memicu kegaduhan di Pati.

Sementara itu, Yeti dari Fraksi Gerindra menyarankan penggunaan hak angket ini untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan demi menciptakan Pati yang lebih kondusif.

Mahdun dari Fraksi PKB juga menilai bahwa kebijakan Bupati tidak memihak rakyat. Ia menyoroti proses penetapan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang, meskipun dibatalkan, sudah telanjur menimbulkan kegaduhan.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya mengetok palu persetujuan untuk membentuk hak angket. Ini menjadi langkah awal untuk mengusut lebih lanjut kebijakan Bupati Sudewo.

"Rapat paripurna ini akan mengarah pada penyelidikan kebijakan Bupati Pati. Nanti, pansus yang dibentuk akan bertugas mengusut tuntas berbagai kebijakan tersebut," kata Ali Badrudi. (*)