TIMES JATENG, BANJARNEGARA – Merespons banyaknya aduan masyarakat, Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Banjarnegara mengumpulkan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) dan yayasan pengampu di Aula Abdi Praja Setda Banjarnegara, Senin (2/2/2026).

Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi sekaligus menghindari potensi masalah hukum yang dapat merugikan berbagai pihak. Selain evaluasi, Satgas Harian MBG Banjarnegara juga memberikan pembinaan intensif kepada para pengelola program tersebut.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKP) Firman Sapta Adi, Kepala Dinperindagkop UKM Banjarnegara Drs. Adi Cahyono PS, serta Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah Wilayah SPPG Reza Mahendra.

MBG Sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Kepala Satuan Tugas Harian MBG Banjarnegara, Izak Danial Alloys, SSTP, M.Si, menegaskan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan nutrisi siswa, tetapi dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat. Program ini diharapkan mampu menyerap potensi pertanian dan peternakan lokal secara masif.

"Keselamatan siswa adalah yang utama. Sangat penting bagi SPPG yang sudah beroperasi di Banjarnegara untuk memberikan pelayanan terbaik dan responsif terhadap aduan masyarakat," ujar Izak.

Ia menambahkan, penguatan koordinasi ini merupakan langkah awal agar program tertata dengan baik. Satgas mewajibkan seluruh SPPG menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara ketat guna mencegah insiden fatal.

"Kita berkaca pada insiden keracunan makanan di daerah lain. Penegakan SOP bukan hanya teknis dapur, tapi langkah preventif agar pengelola terhindar dari ranah pidana. Kesehatan pekerja juga harus dipastikan bebas dari penyakit menular seperti Hepatitis," tegasnya.

Potensi Ekonomi Rp34 Miliar per Bulan

Kepala DKP Banjarnegara, Firman Sapta Adi, memaparkan potensi ekonomi dari 71 SPPG yang kini melayani puluhan ribu siswa. Perputaran uang untuk bahan baku di Banjarnegara diperkirakan mencapai Rp1,4 miliar per hari atau sekitar Rp34 miliar per bulan.

Firman menegaskan, SPPG dilarang menolak produk lokal. Banjarnegara memiliki stok melimpah, mulai dari produksi beras 176.000 ton per tahun, kentang 139.000 ton per tahun, hingga produksi telur yang mencapai 27 ton per hari.

"Jangan sampai potensi ini harganya hancur karena tidak terserap oleh program di rumah sendiri. MBG adalah tentang gizi dan ekonomi. Kita punya salak, kentang, hingga ikan yang melimpah," jelas Firman.

Senada dengan hal itu, Kepala Dinperindagkop UKM Banjarnegara, Drs. Adi Cahyono PS, menyoroti pentingnya manajemen menu untuk mencegah inflasi. Ia menyarankan agar SPPG antarwilayah berbagi jadwal menu agar tidak terjadi lonjakan permintaan komoditas tertentu secara bersamaan di pasar.

"Jika semua masak telur di hari yang sama, harga di pasar akan melambung. Perlu substitusi komoditas dan pelibatan Koperasi atau Bumdes sebagai mitra resmi penyedia bahan baku," kata Adi.

Evaluasi Aduan dan Audit Kepatuhan 2026

Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, mengungkapkan bahwa mulai tahun 2026 akan dilakukan audit kepatuhan oleh inspektorat. Pengawasan juga diperkuat hingga tingkat kecamatan melalui peran Camat dan Puskesmas di 71 titik SPPG.

Terkait keluhan wali murid di SD Negeri 4 Krandegan baru-baru ini, Reza memastikan evaluasi internal telah dilakukan. Komunikasi antara pihak SPPG, Satgas, sekolah, dan orang tua siswa telah membuahkan kesepakatan perbaikan menu.

"Masalah tersebut sudah dievaluasi dan penyaluran MBG akan dimulai lagi minggu depan. Ke depan, menu tidak boleh asal-asalan, harus sesuai standar BGN dan dapat dinikmati siswa," ungkap Reza.

Masyarakat dan orang tua siswa diimbau memanfaatkan kanal aduan yang tersedia jika menemukan ketidaksesuaian menu. Satgas MBG memiliki kewenangan untuk melaporkan temuan lapangan kepada Deputi Pemantauan dan Pengawasan untuk ditindaklanjuti. (*)