Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bergerak cepat menangani dampak bencana tanah gerak yang merusak sedikitnya 900 rumah warga. Pemukiman yang terdampak tersebut tersebar di empat wilayah, yakni Kabupaten Tegal, Purbalingga, Pemalang, hingga Batang.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan instruksi langsung kepada para bupati terkait penyediaan lahan relokasi yang aman bagi warga.

"Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah dicek, aman," ujar Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (11/2/2026).

Langkah percepatan ini diambil mengingat kondisi geografis tempat tinggal warga yang sudah tidak layak huni, ditambah dengan tingginya curah hujan yang meningkatkan risiko bencana susulan.

"Target, secepatnya warga pindah dari pengungsian ke hunian sementara," tegas mantan Kapolda Jateng tersebut.

Fasilitas dan Sebaran Wilayah Relokasi Pemprov Jateng memastikan bahwa lokasi baru tersebut tidak sekadar aman dari ancaman bencana, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan hidup warga, mulai dari akses pendidikan anak hingga mata pencaharian.

Baca juga

Relokasi Korban Bencana Alam Tanah Bergerak di Pagentan Banjarnegara, Lahan Mulai Ditata

Adapun rincian 900 rumah yang akan direlokasi meliputi Kabupaten Tegal ada 800 rumah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Purbalingga 50 rumah, Pemalang 30 rumah, dan Batang 20 rumah.

Edukasi dan Pendataan Warga Meski lahan telah tersedia, tantangan berikutnya adalah meyakinkan warga untuk bersedia pindah. Mengingat sebagian warga masih berat hati meninggalkan pekerjaan dan harta benda, Pemprov Jateng menggandeng TNI dan Polri untuk melakukan pendekatan persuasif.

Ahmad Luthfi juga menginstruksikan Dinas Sosial agar melakukan pendataan detail, mencakup identitas, pekerjaan, hingga aset milik warga. Hal ini bertujuan agar proses pemindahan berjalan tertib tanpa ada aset warga yang hilang.

Saat ini, warga terdampak di Kabupaten Tegal masih berada di pengungsian dengan jaminan logistik dan layanan kesehatan yang memadai.

"Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama," jelasnya.

Baca juga

Musim Kemarau Tiba, Damkar Pemalang Siaga Penuh Jaga Lahan Warga dari Kobaran Api

Respons Cepat Tanggap Bencana Gubernur mengimbau para kepala daerah untuk tidak ragu menetapkan status tanggap bencana lokal apabila terjadi peristiwa yang membahayakan, meskipun dalam skala kecil. Hal ini penting agar Pemerintah Provinsi dapat segera turun tangan memberikan bantuan perbaikan.

"Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka pemerintah provinsi akan melakukan penanganan," tambah Luthfi.

Menutup keterangannya, ia berpesan agar seluruh masyarakat Jawa Tengah tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir, banjir rob, hingga tanah gerak, mengingat intensitas hujan yang masih sangat tinggi. (*)