TIMES JATENG, JAKARTA – Negara-negara Arab bersatu pada hari Sabtu, menolak permintaan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara tetangga Mesir dan Yordania.

Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Otoritas Palestina, dan Liga Arab kemudian merilis pernyataan bersama yang menolak rencana untuk memindahkan warga Palestina keluar dari wilayah mereka di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Trump melontarkan gagasan itu bulan lalu, dengan mengatakan bahwa ia akan mendesak para pemimpin Yordania dan Mesir untuk menerima penduduk Gaza yang sebagian besar tuna wisma, sehingga 'kita bisa membersihkan semuanya'.

Trump menambahkan bahwa pemukiman kembali sebagian besar penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa bisa bersifat sementara atau jangka panjang. Beberapa pejabat Israel telah mengemukakan gagasan pemindahan seperti itu sejak awal perang.

Para Menteri luar Negeri negara-negara Arab, seperti dilansir Arab News, kemarin mengadakan pertemuan di Kairo, untuk membahas usulan Donald Trump agar Mesir dan Yordania menampung warga Palestina yang mengungsi dari Jalur Gaza itu.

Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Kairo itu para menteri luar negeri dan pejabat dari Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Otoritas Palestina, dan Liga Arab mengatakan langkah seperti itu akan mengancam stabilitas di kawasan, menyebarkan konflik, dan merusak prospek perdamaian.

"Kami dengan tegas menolak setiap upaya untuk mengkompromikan hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut, baik melalui kegiatan permukiman, atau pengusiran atau pencaplokan tanah atau melalui pengosongan tanah dari pemiliknya dalam bentuk apapun atau dalam keadaan apapun atau pembenaran apapun," bunyi pernyataan bersama tersebut.

Mereka berharap bisa bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif di Timur Tengah berdasarkan solusi dua negara.

Para menteri negara-negara Arab itu juga menyambut baik rencana Mesir untuk menyelenggarakan konferensi internasional dengan PBB yang akan difokuskan pada pembangunan kembali Gaza, yang sebagian besar telah hancur selama perang 15 bulan antara Israel dan Hamas.

Tetapi tanggal pelaksanaan konferensi tersebut belum ditetapkan.

Pertemuan enam menteri itu menyambut baik perjanjian gencatan senjata di Gaza dan pertukaran sandera dan tahanan, sambil menekankan perlunya mempertahankan gencatan senjata dan memastikan bantuan kemanusiaan mencapai seluruh bagian Jalur Gaza tanpa hambatan.

Selama sesi tersebut, para menteri menyetujui sejumlah poin utama, termasuk mendukung penerapan penuh gencatan senjata dan menyerukan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Juga menolak segala upaya untuk memecah belah Gaza dan menekankan peran Otoritas Palestina dalam mengatur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur serta membela peran UNRWA dan menentang pembatasan terhadap operasinya.

Mereka juga mendesak koordinasi global untuk rekonstruksi Gaza guna mendukung warga Palestina yang mengungsi dan meningkatkan kondisi kehidupan, serta mengutuk permukiman, aneksasi tanah, dan kebijakan pemindahan yang mengancam stabilitas.

Mereka juga mendukung rencana Mesir, bekerja sama dengan PBB, untuk menyelenggarakan konferensi rekonstruksi Gaza.

Mereka kembali mendesak masyarakat internasional untuk melaksanakan solusi dua negara, dengan negara Palestina yang didasarkan pada perbatasan sebelum tahun 1967, dan mendukung konferensi internasional yang dipimpin Saudi-Prancis pada bulan Juni 2025 untuk mengatasi masalah Palestina.

Pertemuan itu terjadi setelah Trump mengatakan minggu lalu bahwa Mesir dan Yordania harus menerima warga Palestina dari Gaza, yang disebutnya sebagai "lokasi pembongkaran" setelah 15 bulan pemboman Israel yang membuat sebagian besar dari 2,3 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Para kritikus menyebut sara Donald Trump itu sama saja dengan pembersihan etnis.

Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi pada hari Rabu menolak gagasan bahwa Mesir akan memfasilitasi pemindahan warga Gaza dan mengatakan warga Mesir akan turun ke jalan untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka.

Namun, pada hari Kamis, Trump mengulangi gagasan tersebut, dengan mengatakan: "Kita melakukan banyak hal untuk mereka, dan mereka akan melakukannya," yang tampaknya merujuk pada bantuan AS yang melimpah, termasuk bantuan militer, baik untuk Mesir maupun Yordania.

Yordania sudah menjadi rumah bagi beberapa juta warga Palestina, sementara puluhan ribu lainnya tinggal di Mesir. Kementerian luar negeri Mesir dan Yordania telah menolak usulan Donald Trump itu dalam beberapa hari terakhir. (*)