TIMES JATENG, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara berencana memasukkan anak jalanan dan anak punk ke dalam program Sekolah Rakyat (SR) yang akan menerapkan sistem pendidikan semi-militer. Langkah ini bertujuan membentuk kepribadian dan karakter yang lebih baik bagi para peserta didik.

Bupati Jepara Witiarso Utomo menjelaskan bahwa SR dirancang untuk memutus siklus kemiskinan. "Kehadiran Sekolah Rakyat memang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan. Anak-anak kurang mampu termasuk anak punk yang di jalanan termasuk kategori yang butuh penanganan khusus untuk memutus mata rantai tersebut," ujarnya di Jepara, Selasa (24/6/2025).

Menurut Bupati, pendidikan semi-militer dipilih karena terbukti efektif menanamkan kedisiplinan dan membentuk karakter unggul. Metode serupa telah sukses melahirkan banyak pemimpin di berbagai kementerian dan instansi pemerintah.

Data dari pemerintah setempat menunjukkan beberapa titik di Jepara sering menjadi tempat berkumpul dan mencari nafkah anak jalanan dengan penampilan punk. Lokasi tersebut meliputi Perempatan Gotri, sekitar Pasar Pecangaan, dan Perempatan Bawu. Kehadiran mereka kerap menimbulkan keluhan dari masyarakat dan pengguna jalan.

Kepala Desa Bantrung, Nur Sholeh, turut menyampaikan kekhawatiran ini saat acara Bupati Ngantor di Desa Batealit. Ia mendorong pemerintah kabupaten untuk lebih serius menangani masalah anak jalanan dan punk.

Pihaknya mengaku, banyak menerima pengaduan warga tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh maraknya anak punk di berbagai wilayah Jepara.

Saat ini, Kementerian Sosial mencatat terdapat 100 Sekolah Rakyat dengan sekitar 9.780 siswa di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah meminta penambahan kuota hingga 20.000 siswa.

Jepara termasuk dalam daftar daerah yang akan mendapatkan SR dari pemerintah pusat. Proses pembangunannya saat ini memasuki tahap penyusunan detail engineering design (DED). Rencananya, groundbreaking akan dilaksanakan pada Oktober 2025, sehingga sekolah tersebut dapat beroperasi tahun depan. (*)