TIMES JATENG, BANTUL – Aliansi Mahasiswa Bantul menggelar aksi simbolis di Alun-Alun Paseban dan depan Gedung DPRD Bantul, Senin (18/2/2025) untuk menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan konsumsi dibanding pendidikan dan kesehatan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa makanan dan buku lusuh sebagai simbol ketimpangan anggaran. Mereka duduk melingkar, membaca buku, dan membagikan makanan secara simbolis untuk menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memperoleh ilmu.

Setelah menggelar aksi di Alun-Alun Paseban, massa bergerak ke Gedung DPRD Bantul sambil membawa piring berisi buku, menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama. Mereka juga menggelar teatrikal tentang ketimpangan anggaran dan menyerahkan pernyataan sikap.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Ayub Abdullah, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan agar pemerintah lebih serius dalam memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kami membawa makanan sebagai simbol program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta buku lusuh yang menggambarkan minimnya perhatian terhadap pendidikan. Piring berisi buku menjadi simbol bahwa pendidikan adalah kebutuhan utama. Jangan sampai masyarakat hanya diberi makan tanpa diberi ilmu,” ujar Ayub.

Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa untuk Bantul, Ahmad Tomi Wijaya, menambahkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan.

“Jika hanya perut yang diberi makan, tetapi akal dibiarkan kosong, maka masa depan generasi kita terancam,” katanya.

Ia juga mengkritik program MBG yang dinilai tidak tepat sasaran karena diberikan kepada semua anak tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi. Menurutnya, kebijakan ini membebani anggaran negara, menyebabkan pemotongan dana di sektor lain, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kenaikan harga bahan pokok.

Aliansi Mahasiswa Bantul menegaskan akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar lebih berpihak kepada rakyat. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya memprioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai program utama, memenuhi hak dosen dan tenaga pendidik, baik ASN maupun non-ASN, memberikan jaminan hidup bagi kaum muda, meninjau ulang program yang membebani anggaran negara, termasuk MBG, Kemenhan, TNI, dan Polri, menolak izin usaha pertambangan bagi perguruan tinggi dalam RUU Minerba dan menolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi kepentingan industri. (*)