TIMES JATENG, PEMALANG – Ketua Departemen Politik dan ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah , DR Nur Hidayat Sardini, S.sos, SH,Msi menganggap rendahnya partisipasi pemilih Pemilu dan Pilkada Pemalang 2024 merupakan buah dari sejumlah hal sistemik yang perlu dibereskan.

Walaupun secara umum Pemilu dan Pilkada Pemalang 2024 yang digelar pada 27 November tahun lalu berlangsung dengan lancar dan kondusif, akan tetapi secara kualitas adalah sebuah kemunduran berpolitik pada masyarakat, dengan tingkat capaian partisipasi  pemilih di bawah 60 persen.

Hal itu dikatakan DR Nur hidayat dalam acara Focus Group Discusian penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada serentak kabupaten Pemalang, yang diadakan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pemalang, Kamis ( 20/2/2025).

Mantan ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia periode 2008 - 2011 dan juga merupakan Anggota DKPP-RI ( Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia) itu, mengungkapkan beberapa penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu dan pilkada kabupaten Pemalang 2024.

Diantaranya yang pertama, adanya kelelahan di antara para pemilih serta penyelenggara pemilu dan partai politik karena menjalani pemilu nasional dan pilkada pada tahun yang sama, yaitu pada bulan 14 Pebruari dan 27 November 2024 lalu.

"Ini menjadi alasan yang sangat logis dan mendesak untuk memisahkan antara pemilu dan pilkada agar tidak terselenggara pada satu tahun yang sama," ujar Nur Hidayat.

"Setidaknya harus ada jeda waktu antara satu sama lain sehingga ada rentang untuk melakukan evaluasi atas pemilu sebelum kemudian melanjutkan penyelenggaraan tahapan pilkada," imbuhnya.

Kedua, pencalonan kepala daerah masih amat sentralistis di tangan pengurus pusat partai politik. Ia menilai, tak sedikit wilayah yang calon kepala daerahnya terkesan dipaksakan padahal ia bukan tokoh yang mengakar pada daerah tersebut.

"Banyak calon yang tidak sejalan dengan aspirasi daerah dan lebih mencerminkan selera elite politik nasional. Ini yang membuat mesin partai tidak bekerja di sejumlah daerah dalam melakukan kampanye pemenangan untuk calon yang diusung partainya," katanya

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) kabupaten Pemalang tahun 2024 telah berlangsung dengan lancar dan kondusif hari pemungutan dan perhitungan suara (voting day) digelar pada Rabu 27 November 2024.

Pilkada ini adalah bagian dari penyelenggaraan Pilkada serentak di sebanyak 545 daerah otonom di Indonesia dengan rincian 37 provinsi 413 kabupaten dan 93 kota.

Pilkada kali ini diikuti oleh 3 pasangan calon paslon, yaitu : 

1. Vicky Prasetyo dan Muhammad Suhendi perolehan 121.158 (19,39%) partai pengusung dan pendukung PKB.

2. Mansyur Hidayat dan Muhammad Bobby Dewantara perolehan 225,503  (36,10%). Partai pengusung dan pendukung: Gerindra, PDIP, Nasdem, Demokrat. Pan, PKS, PPP, Garuda dan PKN.

3. Anom Widiantoro dan Nurcholis perolehan 278,043 total (44,51%) partai pengusung. Adapun partai pendukungnya adalah  Partai Golkar, PSI, Perindo, Gelora dan Buruh dengan total  jumlah 624.704 (100 %)

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Pemalang melalui berita acara nomor 387/pl.026 bh/3327/2024 tanggal 3 Desember 2024, paslon nomor urut 3 memperoleh suara terbanyak sebesar 278.043 (44,51%) suara dari jumlah suara sah 624.704 suara sah 

Paslon nomor urut 1 sempat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun pada 6 Desember 2024 permohonan tersebut dinyatakan ditolak karena melebihi batas waktu registrasi perkara.

Terpetik kabar bahwa pemerintah kabupaten Pemalang mengambil inisiasi untuk mempertemukan antara bupati petahana yang kalah dalam perolehan suara dengan paslon terpilih. Insiatif ini menunjukkan bahwa Pilkada telah berjalan baik kondusif dan para kontestan dapat menerima proses dan hasil-hasil Pilkada sekaligus merefleksikan kedewasaan berpolitik masyarakat Pemalang

Sementara perolehan suara sah sebanyak 624.704: (93,34%), dan suara tidak sah 44.586 (6.66%). Pemilih yang menggunakan hak pilih 669.290 (58,47%) dan Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau Golput 475.403 (41,53%) dari jumlah 
Pemilih terdaftar sebanyak 1.144.693 (100.00%)

Dilihat dari data di atas maka tingkat kehadiran dan penggunaan hak pilih para pemilih (voters turnout) dalam Pilkada kabupaten Pemalang tahun 2024, masuk dalam kategori sedang sebesar 58,47%. Angka ini di atas angka golput (voters do not use their voting rights, vote absentee) sebesar 41,53% dalam kategori ambang cukup tinggi. Hasil golput nyaris setara dengan hasil perolehan suara paslon pemenang Pilkada sebesar 44,51% 

Dari sisi tingkat legitimasi dan akseptabilitas angka golput sebesar itu masih dalam batas toleransi (tolerable) karena yang penting sejauh dari hasil pengawasan oleh Bawaslu hal itu bukan bagian dari malpraktik pemilu. Yakni bukan bagian dari penipuan pemilih penekanan pemilih. Dan kejahatan pemilu lainnya (voter fraud, voter Suppression and other election crimes) perlu dikonfirmasi Bawaslu setempat. *(Ragil)* (*)