TIMES JATENG, TEGAL – Pembangunan fisik di Kabupaten Tegal terus bergerak. Jalan, saluran air, gedung, hingga fasilitas publik lainnya tumbuh di berbagai titik. Namun, di balik geliat itu, satu persoalan klasik kerap muncul ke permukaan yakni minimnya akses informasi di lapangan.

Bahkan Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjalankan fungsi kontrol sosial sering kali menemui tembok sunyi saat mencoba meminta penjelasan terkait proyek yang sedang berjalan.

Situasi inilah yang menjadi latar penting kehadiran Persatuan Jasa Konstruksi (Perjakon) Kabupaten Tegal. Dalam kegiatan yang digelar pada Sabtu, 27 Desember 2025, Perjakon Kabupaten Tegal secara terbuka menyatakan kesiapan menampung informasi, sekaligus memfasilitasi komunikasi antara kontraktor, media, dan LSM.

Pernyataan ini terdengar sederhana, namun memiliki bobot besar. Sebab dalam praktiknya, proyek pembangunan kerap menjadi wilayah sensitif. 

Di lapangan, tidak jarang awak media atau LSM mendapati papan proyek minim informasi, pelaksana enggan memberi keterangan, hingga muncul sikap saling curiga antara pihak pelaksana dan pengawas sosial.

Ketua Perjakon Kabupaten Tegal, Eri Siswanto, didampingi Nurfendy tidak menampik kondisi tersebut. Ia mengakui masih adanya jarak komunikasi yang berpotensi memicu kesalahpahaman.

“Teman-teman media sering menemukan persoalan di lapangan, tetapi komunikasi belum terbangun dengan baik. Perjakon ingin hadir membantu menjembatani, agar informasi tidak simpang siur,” ujar Eri.

Namun, pernyataan kesiapan ini sekaligus memunculkan pertanyaan lanjutan: sejauh mana Perjakon mampu menjalankan peran tersebut secara konsisten, independen? 

Apalagi Perjakon Kabupaten Tegal masih tergolong organisasi baru, yang berdiri pada November 2025 dan masih memiliki struktur inti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Eri menyebut, meski baru terbentuk dan masih sederhana, Perjakon memiliki visi besar membangun sinergi antarelemen pembangunan. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan ancaman, melainkan kebutuhan agar proyek berjalan sesuai aturan dan harapan publik.

“Kami ingin semua pihak berada di jalur yang sama. Media dan LSM menjalankan fungsi kontrol, kontraktor bekerja sesuai aturan, dan pemerintah mengawasi. Kalau komunikasinya baik, konflik bisa diminimalkan,” katanya.

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran bahwa pembangunan bukan sekadar soal menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi juga tentang akuntabilitas. Dalam banyak kasus, ketertutupan justru dapat memunculkan prasangka, bahkan pula tudingan terhadap penyimpangan, meskipun belum tentu benar.

Acara yang mempertemukan kontraktor, awak media, dan perwakilan LSM tersebut setidaknya menjadi langkah awal yang patut dicatat. Dalam forum tersebut, komunikasi dibuka, komitmen disampaikan, dan juga harapan dilontarkan. Namun, hingga saat ini publik tentu menunggu langkah konkret Perjakon setelahnya.

Apakah Perjakon akan aktif merespons laporan lapangan? Apakah informasi proyek akan lebih mudah diakses? Dan lalu apakah keberanian membuka dialog juga berlaku ketika temuan menyangkut kualitas akan pekerjaan atau potensi pelanggaran? Pertanyaan-pertanyaan itu pun belum terjawab. Namun satu hal jelas, tuntutan transparansi publik tidak akan berhenti. Bagi wartawan dan LSM, keterbukaan adalah hak publik. 

Bagi kontraktor, transparansi adalah bagian dari tanggung jawab. Dan bagi masyarakat Kabupaten Tegal, pembangunan yang baik bukan hanya terlihat dari hasil fisik, tetapi juga dari proses yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perjakon kini menjadi jembatan komunikasi yang benar-benar berfungsi, atau sekadar nama baru dalam daftar organisasi. Waktu dan konsistensi menjadi penentu apakah janji keterbukaan ini akan hidup di lapangan, atau hanya berhenti sebagai pernyataan di forum resmi.