TIMES JATENG, SEMARANG – Ruas Jalan Sokaraja–Kalimanah di Kabupaten Banyumas kini tampil berbeda. Jalan yang sebelumnya kerap dikeluhkan karena bergelombang, retak, dan berlubang, saat ini sudah beraspal mulus dengan marka yang jelas. Kendaraan melintas lebih nyaman, tanpa hentakan seperti sebelumnya.

Perubahan kondisi jalan tersebut menjadi salah satu potret nyata arah pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah sepanjang 2025. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan provinsi menjadi prioritas utama. Hingga akhir 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mencatat 94,01 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap.

Untuk memastikan kualitas pekerjaan di lapangan, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen meninjau langsung ruas Jalan Sokaraja–Kalimanah pada Selasa (23/12/2025). Jalur ini dikenal sebagai salah satu akses penting menuju kawasan wisata pegunungan di wilayah Banyumas dan sekitarnya.

“Dengan kondisi jalan yang semakin baik, masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Taj Yasin. Ia menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen menjaga kesiapan seluruh ruas jalan provinsi agar layak dilalui masyarakat.

Bagi warga setempat, perbaikan jalan membawa dampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari. Abdul, warga Banyumas, mengatakan kondisi jalan yang mulus memperlancar arus lalu lintas dan turut mendukung kegiatan ekonomi warga.

“Sekarang jalannya jauh lebih enak dilewati. Aktivitas warga lancar, usaha juga ikut terbantu,” katanya.

Sepanjang 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jawa Tengah mengerjakan puluhan paket pembangunan dan perawatan jalan. Tercatat, sebanyak 27 paket peningkatan jalan dengan nilai Rp484,65 miliar telah diselesaikan. Selain itu, 52 paket rehabilitasi dan pemeliharaan jalan serta jembatan senilai Rp315,42 miliar juga digarap di berbagai wilayah.

Kepala DPU BMCK Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyebutkan total panjang jalan dan jembatan provinsi yang ditangani mencapai 2.440,12 kilometer. Hingga triwulan IV 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi telah mencapai 94,01 persen.

“Sejumlah ruas strategis kami prioritaskan, termasuk jalur Semarang–Godong yang berfungsi sebagai alternatif saat kawasan Kaligawe terdampak banjir, serta Jalan Brigjen Sudiarto di Kota Semarang yang memiliki volume lalu lintas tinggi,” ujar Hanung, Jumat (26/12/2025).

Meski demikian, pemeliharaan jalan tidak berhenti setelah proyek rampung. Memasuki musim hujan, risiko kerusakan meningkat, terutama pada perkerasan lama. Untuk itu, DPU BMCK menyiagakan tim reaksi cepat di sembilan Balai Pengelolaan Jalan yang bertugas memantau kondisi lapangan secara berkala.

“Jika ditemukan lubang baru, penanganan kami targetkan maksimal dalam waktu 1x24 jam. Target jalan bebas lubang tetap menjadi komitmen kami,” jelas Hanung.

Kesiapan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian khusus menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jalur tengah Jawa Tengah disiapkan sebagai alternatif jalur Pantura maupun tol. Mulai dari Brebes–Bantarsari–Tegal–Slawi–Jatinegara, Pemalang–Randudongkal, hingga jalur menuju Belik–Purbalingga dan Sukorejo–Plantungan, seluruhnya dipastikan dalam kondisi layak.

Perhatian terhadap infrastruktur dasar memang menjadi garis kebijakan sejak awal pemerintahan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Usai dilantik pada 20 Februari 2025, keduanya langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi jalan di berbagai daerah.

“Infrastruktur dasar dan layanan dasar menjadi prioritas utama kami,” ujar Ahmad Luthfi dalam berbagai kesempatan.

Sepanjang 2025, jalan-jalan provinsi menjadi saksi nyata arah kebijakan tersebut. Bagi masyarakat, kemantapan jalan bukan sekadar angka statistik, melainkan penggerak aktivitas ekonomi, penghubung wilayah, dan bukti kehadiran pemerintah hingga ke ruang hidup sehari-hari warga. (*)