TIMES JATENG, SEMARANG – Rumah tidak semata diukur dari kekuatan dinding atau ketahanan atapnya. Bagi banyak keluarga, hunian layak adalah simbol martabat, rasa aman, sekaligus fondasi masa depan.

Perspektif inilah yang mewarnai kebijakan perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng)  sepanjang 2025 di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Pemerintah provinsi menempatkan sektor perumahan bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan. Hunian dipandang sebagai ruang hidup yang harus manusiawi, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni dengan keterbatasan akses dan fasilitas dasar.

Pendekatan tersebut diterjemahkan melalui strategi kolaboratif lintas sektor dan sumber pendanaan. Penanganan backlog perumahan tidak bergantung pada satu pos anggaran, melainkan melibatkan APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, Baznas Jawa Tengah, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga partisipasi aktif masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 intervensi perumahan dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan. Langkah ini, menurutnya, menjadi kunci percepatan pemenuhan kebutuhan hunian layak.

“Hingga akhir 2025, total 274.514 unit rumah berhasil ditangani, baik melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni maupun pembangunan baru,” ujar Boedyo, Sabtu (27/12/2025).

Capaian tersebut melampaui sejumlah target awal. Dari sisi pendanaan APBN, misalnya, target 7.534 unit terealisasi menjadi 14.454 unit yang berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kementerian/lembaga, serta Dana Desa. Sinergi pusat dan daerah dinilai berkontribusi signifikan dalam menekan angka backlog yang sebelumnya mencapai lebih dari 1,3 juta unit.

Sementara itu, dari APBD Provinsi Jawa Tengah, target penanganan 17.510 unit terealisasi sepenuhnya. Menariknya, fokus provinsi lebih diarahkan pada peningkatan kualitas hunian. Dari total tersebut, hanya 340 unit berupa pembangunan baru, sedangkan 17.170 unit lainnya merupakan renovasi dan perbaikan rumah agar layak huni.

“Kami memprioritaskan peningkatan kualitas rumah yang sudah ada, karena itu kebutuhan paling riil masyarakat,” kata Boedyo.

Kontribusi pemerintah kabupaten/kota juga menunjukkan tren positif. Dari target 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit. Dukungan dari CSR dan Baznas bahkan melampaui ekspektasi, dengan capaian 4.012 unit dari target awal 2.070 unit. Hal ini mencerminkan meningkatnya keterlibatan dunia usaha dan lembaga sosial dalam agenda perumahan rakyat.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor paling dominan. Sepanjang 2025, keterlibatan warga tercatat mencapai 219.524 unit, ditambah validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit.

“Ini menunjukkan kebijakan tidak berjalan secara top down, tetapi mendorong gotong royong dan kesadaran kolektif masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya dengan dukungan negara,” tutur Boedyo.

Meski demikian, tantangan masih besar. Hingga akhir 2025, sisa backlog perumahan di Jawa Tengah tercatat sebanyak 1.058.454 unit. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pemenuhan hunian layak merupakan agenda jangka panjang yang memerlukan konsistensi kebijakan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program peningkatan hunian layak menjadi salah satu fokus pembangunan daerah, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Program tersebut dijalankan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan.

“Kami jalankan bersama, dievaluasi setiap triwulan. Hasilnya, kemiskinan ekstrem menurun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen, di atas rata-rata nasional,” kata Ahmad Luthfi.

Capaian tersebut menegaskan bahwa kebijakan perumahan tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan isu kemiskinan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. Di titik ini, hunian kembali menemukan maknanya sebagai fondasi kesejahteraan keluarga.

Sepanjang 2025, Jawa Tengah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menumbuhkan harapan. Ketika negara hadir hingga ke ruang paling dasar kehidupan warganya, pembangunan menemukan arti yang lebih substansial—bukan sekadar deret angka, melainkan masa depan yang lebih layak bagi masyarakat. (*)