TIMES JATENG, BANJARNEGARA – Setelah melalui proses panjang dan perdebatan cukup alot jajaran eksekutif dan legislatif, fraksi-fraksi di DPRD Banjarnegara akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran APBD Banjarnegara tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (29/7/2025).

‎Rapat Paripurna dipimpin Agus Junaidi, Wakil Ketua DPRD Banjarnegara didampingi oleh Anas Hidayat (Ketua DPRD) dan Bambang Suparno (Wakil ketua), dihadiri Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana beserta jajarannya.

‎Ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh para juru bicara fraksi dalam rapat paripurna DPRD ini sebelum rancangan tersebut ditandatangani oleh Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana dan Ketua DPRD Banjarnegara Anas Hidayat SE.

‎Untuk diketahui, laporan badan anggaran hasil pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) disebutkan, PAD Tahun 2025 ditetapkan Rp 2.282.743.399.412, sementara belanja Daerah Rp 2.312.413.692.236 dan pembiayaan daerah sebesar Rp29.670.292.824. 

‎Dari catatan sebelumnya, perubahan lebih bersifat administratif melalui pergeseran antar jenis belanja. Hal ini juga dipertegas oleh Achmad Sriyadi, ketua Fraksi Partai Gerindra dan jubir fraksi lain dalam pendapat akhirnya.

‎"Kami menyayangkan bahwa perubahan ini belum menjawab kebutuhan ‎strategis yang bersifat substansial di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat," ungkapnya.

‎Fraksi Gerindra juga menyoroti masih minimnya alokasi untuk sektor prioritas seperti, lingkungan hidup, yang hanya disebut sebagai catatan namun tidak ‎diikuti dengan alokasi anggaran yang proporsional.

‎Kemudian pemanfaatan kembali pasar salak dan revitalisasi pasar tradisional ‎lainnya yang sepi pengunjung, yang belum ditunjang program revitalisasi konkret

‎Ketua Fraksi PKS Dedi Suromli menyampaikan 10 catatan penting diantaranya terkait masih banyaknya persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara, seperti angka kemiskinan yang tinggi, ‎kesehatan, pendidikan dan  pengangguran.

‎Fraksi PKS berharap kepada Bupati dan seluruh jajarannya untuk bisa lebih memaksimalkan anggaran yang ada dengan skala prioritas dan tepat sasaran dalam upaya menyelesaikan persoalan y‎ang ada secara tuntas, efektif dan efisien. 

‎‎Sementara Fraksi PDI Perjuangan Persatuan Pembangunan melalui jubirnya, Hj Lilis Ujianti menegaskan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus adaptif terhadap kondisi ekonomi global, inflasi, serta harga kebutuhan pokok dan prioritas belanja yang pro rakyat.

‎ ‎Komitmen pembangunan berkeadilan, sebagai partai yang berpihak pada wong cilik, Fraksi PDI Perjuangan Persatuan Pembangunan tetap konsisten memperjuangkan kebijakan anggaran yang pro-rakyat, berlandaskan ideologi Pancasila, dan mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

‎Disamping masukan diatas, ada beberapa kesimpulan dari pendapat akhir fraksi diantaranya, masih perlu peningkatan perhatian terhadap anggaran lingkungan hidup, penegasan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur.

‎Kemudian harus dilakukan inovasi pemanfaatan kembali Pasar Salak dan pasar-pasar lainnya yang mulai sepi pengunjung. Disamping itu masalah gaji PPPK paruh waktu dan sosialisasi kepada pelajar SMP dan SMA untuk mencegah kenakalan remaja dipandang hal yang penting dilakukan oleh Pemkab Banjarnegara.

‎Menanggapi pendapat akhir fraksi tersebut diatas, Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana menyampaikan terimakasih dan kembali menegaskan bahwa tujuan dari semua ini untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Banjarnegara.

‎Ia juga mengajak jajaran legislatif untuk bersama - sama meningkatkan kemampuan daerah /menggali potensi PAD dan mewujudkan Banjarnegara maju dan sejahtera walau dengan anggaran yang terbatas.

‎"Jadi anggaran ini tidak serta merta keinginan bupati apalagi memindah atau menggeser dan lain sebagainya. Tetapi kami memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan," tegasnya.

‎Bupati juga mengapresiasi segenap OPD yang telah melakukan evaluasi anggaran di dinas masing - masing sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih mendesak di Kabupaten Banjarnegara. (*)