TIMES JATENG, JAWA TENGAH – Kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi tantangan struktural yang memerlukan pendekatan baru yang lebih produktif dan transformatif. Penduduk miskin di Jawa Tengah pada Desember 2024, berkurang 66,73 ribu jiwa menjadi 3,79 juta jiwa dibandingkan dengan September 2022. 

Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, Jumlah penduduk miskin juga tercatat turun dari sebelumnya yang mencapai 3,83 juta jiwa (Data BPS 2024). Meski ada penurunan angka, namun kemiskinan masih menjadi tantangan di depan mata. 

Masih banyak keluarga masih hidup dalam kerentanan yang tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan kantong-kantong urban yang informal. Penurunan angka kemiskinan yang tercapai belum sepenuhnya mencerminkan transformasi ekonomi masyarakat akar rumput. Ini menandakan perlunya pergeseran pendekatan dari sekadar distribusi bantuan sosial menuju penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Strategi Mengatasi Kemiskinan 

Dalam konteks Jawa Tengah, strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan perlu berpijak pada kekuatan lokal dan melibatkan tiga pilar utama: penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); revitalisasi pendidikan vokasi yang relevan dengan dunia kerja; serta pengembangan kreativitas pemuda sebagai penggerak ekonomi baru. 

Ketiga pilar ini saling berkaitan dan membentuk fondasi ekonomi kerakyatan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada nilai tambah lokal.

UMKM telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Tengah. Sekitar 97 persen unit usaha di provinsi ini masuk dalam kategori UMKM, menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja, dan tersebar luas di sektor-sektor seperti perdagangan, pertanian olahan, kerajinan, dan jasa. 

Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih beroperasi dalam sektor informal dengan skala kecil, minim akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar yang lebih luas. Mereka juga kerap kesulitan mengikuti perubahan perilaku konsumen yang makin digital dan kompetitif.

Penguatan UMKM memerlukan intervensi yang melampaui pelatihan sesaat atau bantuan modal mikro. Diperlukan pendekatan yang sistematis melalui pendampingan usaha yang berkelanjutan, integrasi UMKM ke dalam rantai nilai industri lokal, serta perluasan akses terhadap pasar digital. 

Pemerintah provinsi dapat membentuk pusat-pusat pengembangan usaha di tingkat desa dan kecamatan yang berfungsi sebagai ruang belajar, mentoring, dan koneksi bisnis. Dalam hal ini, pelibatan perguruan tinggi, komunitas kewirausahaan, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem UMKM yang dinamis.

Sementara itu, pendidikan vokasi perlu direvitalisasi sebagai jalur utama untuk meningkatkan mobilitas sosial masyarakat miskin dan rentan. Saat ini, lulusan pendidikan menengah kejuruan di Jawa Tengah masih mendominasi tingkat pengangguran terbuka. 

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kurikulum pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja yang riil. Padahal, pendidikan vokasi memiliki potensi besar untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di sektor industri, pertanian modern, dan ekonomi kreatif.

Pemerintah provinsi harus mendorong kemitraan erat antara sekolah menengah kejuruan dan dunia usaha lokal agar terjadi sinergi dalam penyusunan kurikulum, program magang, hingga perekrutan tenaga kerja. Di sisi lain, balai latihan kerja yang tersebar di kabupaten dan kota perlu diaktifkan kembali dengan program pelatihan yang berbasis kebutuhan lokal. 

Bagi lulusan vokasi yang tidak terserap oleh pasar kerja, pemerintah perlu membuka jalur kewirausahaan melalui pembinaan usaha rintisan, akses pembiayaan awal, dan insentif fiskal bagi pemuda wirausaha.

Pilar ketiga yang tidak kalah penting adalah pengembangan kreativitas pemuda. Dalam struktur demografis Jawa Tengah, pemuda merupakan kelompok usia terbesar sekaligus yang paling adaptif terhadap perubahan teknologi dan pola hidup baru. 

Namun, potensi mereka belum sepenuhnya diberdayakan sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi. Kreativitas pemuda, jika difasilitasi dengan baik, dapat menjadi sumber inovasi di berbagai sektor, mulai dari pertanian berbasis teknologi, ekonomi digital, hingga seni dan budaya lokal.

Pemuda desa, khususnya, sering kali tidak memiliki akses terhadap ruang aktualisasi dan pembiayaan usaha. Mereka terjebak dalam pilihan terbatas antara merantau atau bekerja dalam sektor informal yang stagnan. Untuk itu, penting bagi pemerintah provinsi menciptakan ruang-ruang kreatif publik yang dapat menjadi pusat inkubasi ide dan wirausaha sosial. 

Program kompetisi inovasi pemuda yang berjenjang dari tingkat desa hingga provinsi juga dapat menjadi strategi untuk menggali dan mendukung gagasan-gagasan segar yang relevan dengan tantangan lokal.

Menuju Perbaikan Ekonomi 

Ketiga pilar ini dapat dikerangkakan dalam sebuah pendekatan yang disebut “kebijakan tiga cincin.” Cincin pertama adalah inti kebijakan yang mencakup perumusan prioritas pembangunan dan penganggaran berbasis hasil. 

Pemerintah provinsi harus menempatkan UMKM, vokasi, dan pemuda sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengalokasikan dukungan anggaran yang proporsional dan berkelanjutan.

Cincin kedua adalah ekosistem kolaboratif yang mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam pengentasan kemiskinan. 

Kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media, dan sektor swasta perlu diformalkan dalam bentuk konsorsium atau forum pembangunan daerah. Melalui kolaborasi ini, setiap pihak dapat berkontribusi secara nyata, baik dalam bentuk sumber daya, keahlian, maupun jaringan pasar.

Cincin ketiga adalah penciptaan lingkungan pendukung yang memungkinkan inisiatif-inisiatif lokal tumbuh. Ini mencakup regulasi yang mendorong inovasi, penyederhanaan perizinan usaha mikro, perluasan infrastruktur digital hingga pelosok desa, serta pembentukan bank data UMKM dan tenaga kerja vokasi yang terintegrasi. Lingkungan yang kondusif akan menjadi fondasi dari transformasi sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tentu saja, peluang untuk menjalankan strategi ini cukup terbuka lebar. Jawa Tengah memiliki bonus demografi, jaringan pendidikan vokasi yang luas, serta budaya gotong royong masyarakat desa yang menjadi kekuatan sosial. 

Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan. Keterbatasan anggaran daerah, fragmentasi program antar-OPD, serta rendahnya kapasitas birokrasi di sebagian kabupaten/kota dapat menghambat efektivitas implementasi.

Lebih dari itu, resistensi terhadap pembaruan kebijakan dan minimnya data yang akurat tentang pelaku UMKM maupun kondisi pemuda pedesaan menjadi penghalang perencanaan yang tepat sasaran. 

Dalam kondisi demikian, penguatan tata kelola pemerintahan daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan. Dibutuhkan kepemimpinan politik yang progresif dan berani mengambil risiko perubahan, termasuk dalam mengubah orientasi anggaran dari berbasis proyek ke berbasis dampak.

Pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah tidak bisa lagi diserahkan pada skema bantuan sosial yang bersifat jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah strategi jangka panjang yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi. 

UMKM yang kuat, pendidikan vokasi yang relevan, dan pemuda yang kreatif akan menjadi pilar transformasi sosial yang nyata. Dengan demikian, Jawa Tengah dapat keluar dari jebakan kemiskinan struktural dan melangkah menuju kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.(*) 

***

*) Oleh : Kholid Abdillah, Ketua DPW Garda Bangsa Jawa Tengah, Anggota Komisi A DPRD Jateng dari PKB.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.