TIMES JATENG, SEMARANG – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah Klaster Barat dan Tengah 2025 di Semarang, Kamis (14/8/2025).

Mengusung tema “Kolaborasi Industri Hulu Migas Bersama Stakeholder Daerah Menuju Swasembada Energi”, forum ini menjadi ajang memperkuat sinergi, membangun komunikasi intensif, dan mencari solusi bersama atas berbagai tantangan non-teknis industri migas.

Hadir dalam rapat kerja tersebut Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Bupati Demak dr. Hj. Eisti'anah, Wakil Bupati Grobogan H. Sogeng Prasetyo, serta jajaran Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perwakilan Pemkab Bojonegoro, Tuban, dan Gresik juga ikut serta.

Sinergi Jadi Kunci Keberhasilan Hulu Migas

Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menegaskan bahwa rapat kerja ini adalah forum strategis untuk memperkuat kerja sama lintas pihak.

“Keberhasilan industri hulu migas tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi erat antara pelaku industri, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Anggono, salah satu fokus utama adalah penanganan isu pertanahan dan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Lewat komunikasi dua arah ini, SKK Migas ingin mendengar masukan langsung dari para pemangku kepentingan demi terciptanya solusi konkret di lapangan.

Pengadaan Tanah dan PPM Jadi Sorotan

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, dalam pidato utamanya menyebut dua pilar utama keberlanjutan operasional hulu migas: pengadaan tanah dan PPM.

Ia menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah yang dimiliki KKKS sebagai Barang Milik Negara (BMN), sekaligus memastikan PPM menjadi investasi sosial yang berdampak nyata, bukan sekadar formalitas.

“PPM yang efektif adalah perisai sosial kita di lapangan. Kepercayaan masyarakat adalah modal terbesar bagi keberlanjutan operasi migas,” tegas Eka.

Dukungan dari Pemerintah Daerah

Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyatakan komitmen daerahnya untuk mendukung penuh kelancaran operasi hulu migas.

“Kami percaya, keberhasilan industri ini akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan warga,” ucapnya.

Diskusi panel yang berlangsung kemudian mengupas strategi kolaborasi dan roadmap PPM hingga 2030, menghadirkan narasumber dari SKK Migas dan PGN SAKA. Berbagai pertanyaan dan aspirasi dari peserta dijawab langsung oleh para pakar, menciptakan pemahaman bersama yang lebih solid.

Menuju Swasembada Energi Nasional

SKK Migas optimistis, rapat kerja ini akan semakin menguatkan sinergi antara industri hulu migas, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sinergi ini diharapkan mempercepat pencapaian target produksi migas nasional dan menciptakan iklim investasi yang kondusif—sebuah langkah penting menuju swasembada energi.(*)