TIMES JATENG, BANTUL – Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2025 yang menginstruksikan seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia segera menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Muskalsus).

Surat edaran tersebut diterbitkan untuk mempercepat proses persetujuan dukungan pengembalian pinjaman bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bekerja sama dengan perbankan.

Melalui Muskalsus, BPD diminta membahas dan menyepakati persetujuan pengembalian pinjaman, keanggotaan masyarakat desa dalam koperasi, serta rencana usaha yang akan dijalankan. Hasil kesepakatan Muskalsus menjadi dasar bagi kepala desa untuk menerbitkan surat penjaminan pinjaman koperasi kepada pihak bank.

Keputusan tersebut nantinya juga menjadi landasan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Desa Tahun 2025, termasuk pengalokasian anggaran desa selama masa pinjaman berlangsung.

Menteri Desa menegaskan, percepatan Muskalsus penting dilakukan agar koperasi desa segera memperoleh akses pembiayaan dan berperan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat di tingkat desa. Selain itu, seluruh Tenaga Pendamping Profesional di setiap tingkatan diwajibkan memantau serta melaporkan pelaksanaan Muskalsus secara berjenjang.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat melalui koperasi desa, sekaligus memastikan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan warga.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (DKUKMP) Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha, pada Senin (27/10/2025) menyampaikan bahwa pihaknya belum menindaklanjuti surat edaran tersebut.

“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian. Sampai saat ini belum ada langkah tindak lanjut di tingkat daerah,” ujar Prapta Nugraha saat dikonfirmasi. (*)