TIMES JATENG, WONOSOBO – Hasil diskusi antara Tim Asistensi Bupati dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop UKM) Kabupaten Wonosobo mengungkap sejumlah tantangan serius dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

Data kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor pasar rakyat, UMKM, dan koperasi masih menghadapi persoalan struktural yang perlu segera ditangani secara komprehensif.

Di sektor perdagangan, pengelolaan pasar rakyat menjadi salah satu perhatian utama. Kabupaten Wonosobo memiliki 23 pasar yang terdiri dari pasar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.

Namun, dengan anggaran pengelolaan pasar tahun 2025 yang hanya sebesar Rp250 juta, optimalisasi pasar dinilai belum maksimal. Kondisi ini tercermin di Pasar Induk Wonosobo yang memiliki sekitar 1.500 titik hunian, tetapi hanya terisi sekitar 700 pedagang.

“Di tahun 2025, anggaran untuk mengampu 23 pasar hanya sebesar Rp250 juta. Dengan kondisi tersebut, pengelolaan pasar tentu belum bisa optimal,” ujar Achmad Fathoni, Kepala Disdagkop UKM Kabupaten Wonosobo dalam forum diskusi yang digelar Selasa, (20/1/2026).

Rendahnya tingkat hunian pasar turut berdampak pada pendapatan daerah. Sepanjang tahun 2025, total retribusi dari seluruh pasar di Kabupaten Wonosobo tercatat hanya sekitar Rp1,3 miliar. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan potensi ekonomi pasar rakyat yang seharusnya dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal.

Tantangan Nyata Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pada sisi UMKM, pemanfaatan fasilitas pemasaran dan pembiayaan juga belum optimal. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memiliki marketplace “Ayo Promo” sebagai sarana promosi produk lokal, namun penggunaannya masih terbatas.

Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) dengan alokasi anggaran Rp800 juta hanya terserap sekitar Rp200 juta hingga akhir tahun. Rendahnya serapan ini disebabkan banyak pelaku UMKM tidak memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan.

“Sebagian besar pelaku UMKM belum bisa memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan, sehingga serapan KURDA masih rendah,” jelas Achmad Fathoni.

Sementara itu, kondisi koperasi di Wonosobo juga menghadapi tantangan serupa. Dari total 217 koperasi yang ada, hanya 14,53 persen yang mampu mengakses perbankan. Koperasi simpan pinjam yang tergolong sehat baru mencapai 39,52 persen.

Keterbatasan anggaran pengawasan membuat Disdagkop UKM hanya mampu melakukan evaluasi terhadap sekitar 80 koperasi setiap tahun.

Menurunnya jumlah anggota koperasi turut berdampak pada kinerja usaha. Pertumbuhan omzet koperasi pada tahun 2025 tercatat mengalami penurunan sebesar 0,26 persen, meskipun pendampingan terus dilakukan oleh Disdagkop UKM.

Di sisi lain, pembentukan Koperasi Merah Putih terus didorong melalui musyawarah desa dan fasilitasi badan hukum, dengan total 101 bangunan Koperasi Merah Putih telah terbangun di Kabupaten Wonosobo.

Respon Tim Asistensi Bupati

Ketua Tim Asistensi Bupati Wonosobo, Idham Cholid, menilai kondisi tersebut perlu segera direspons dengan perubahan pendekatan.

“Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama. Pelaku UMKM harus didorong agar mampu masuk ke ekosistem digital, baik dari sisi pemasaran maupun pembiayaan,” tegasnya, Selasa (20/12026).

Persoalan koperasi juga tak luput dari perhatian. Ketua Tim Asistensi menyebut rendahnya akses koperasi terhadap perbankan sebagai sinyal perlunya penguatan kelembagaan.

“Dari ratusan koperasi yang ada, baru sebagian kecil yang mampu mengakses perbankan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar koperasi benar-benar menjadi sokoguru ekonomi rakyat,” imbuh Idham Cholid.

Menutup diskusi, Tim Asistensi menekankan pentingnya langkah konkret ke depan, termasuk pelatihan digital marketing secara masif, optimalisasi marketplace Ayo Promo, serta percepatan penyusunan Rencana Strategis Disdagkop UKM.

“Semua temuan ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata dan terukur,” pungkas Idham Cholid.

Rencana Strategis Ke Depan

Berangkat dari temuan tersebut, forum diskusi menegaskan pentingnya langkah korektif ke depan. Pelatihan digital marketing secara masif bagi pelaku UMKM dinilai mendesak agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan pola perdagangan.

Selain itu, optimalisasi marketplace Ayo Promo serta penyusunan Rencana Strategis Disdagkop UKM diharapkan menjadi kunci percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan ekonomi rakyat Kabupaten Wonosobo. (*)