TIMES JATENG, WONOSOBO – Tim Asistensi Bupati Wonosobo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop UKM) Kabupaten Wonosobo dalam rangka diskusi proyeksi program pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 20 Januari 2026, di Aula Disdagkop UKM Wonosobo pukul 09.00 pagi waktu setempat.

Kunjungan ini bertujuan untuk mereview kondisi sektor perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Wonosobo sepanjang tahun 2025, sekaligus memetakan arah dan prioritas program kerja Disdagkop UKM untuk periode 2026–2029.

Forum ini menjadi tahap awal penyusunan kebijakan strategis daerah guna mendukung visi dan misi Bupati Wonosobo.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Asistensi Bupati Wonosobo menegaskan bahwa perubahan lanskap perdagangan saat ini menuntut respons kebijakan yang inovatif. Ia menyebut ramalan Jayabaya, "pasar ilang kumandhange" kian terasa relevansinya di tengah dominasi pasar digital.

“Pasar konvensional saat ini sudah kalah kumandhang dengan pasar online. Karena itu, perlu langkah-langkah inovatif dan konkret agar perekonomian masyarakat tetap bergerak di era digital,” ujar Idham Cholid, Selasa (20/1/2026).

Lebih lanjut, Tim Asistensi meminta Disdagkop UKM menyampaikan paparan capaian kinerja tahun 2025 serta rencana kerja jangka menengah tahun 2026–2029 sebagai bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan.

Menurutnya, pemetaan yang akurat sangat diperlukan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepala Disdagkop UKM Kabupaten Wonosobo, Achmad Fathoni, menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti hasil diskusi.

“Masukan dari Tim Asistensi akan kami jadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Disdagkop UKM agar program ke depan lebih terarah dan selaras dengan visi dan misi Bupati Wonosobo,” katanya, Selasa, (20/1/2026).

Melalui diskusi ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berharap terbangun sinergi yang kuat antara Tim Asistensi Bupati dan Disdagkop UKM dalam merumuskan arah kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang adaptif dan berkelanjutan. (*)