TIMES JATENG, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarnegara menandatangani kesepakatan bersama, Kamis (9/10/2025) diruang rapat kerja Bupati Banjarnegara.

‎Kesepakatan bersama ini diteken oleh Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana dan Ketua Bawaslu Rinta Arief Laksano disaksikan Sekda Drs Indarto MSi dan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Anang Sutanto dan OPD terkait.

‎Dijelaskan Kominfo Banjarnegara, Jumat (10/10/2025), isi kesepakatan bersama meliputi, perencanaan dan penganggaran pengawasan pemilu Pilkada, sosialisasi pengawasan partisipatif, sosialisasi pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

‎Kemudian, kolaborasi dan publikasi melalui media massa, sosialisasi netralitas ASN dan penyediaan bantuan kepegawaian, sosialisasi pencegahan, penegakan hukum pelanggaran dan sengketa Pilkada.

‎Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana usai menandatangani naskah kerja sama menyampaikan harapannya sekaligus mengapresiasi Bawaslu.

‎"Saya berharap kerjasama ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, tetapi benar - benar mewujudkan komitmen kita bersama untuk menjaga kondusifitas wilayah Banjarnegara.

‎Bupati Amalia Desiana juga menegaskan bahwa komitmen yang telah disepakati bersama tidak hanya melakukan pengawasan terhadap Pemilu saja, tetapi berupaya menciptakan Banjarnegara yang aman dan terkendali.

‎Dalam kesempatan ini Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana menyampaikan permohonan dukungan dan suport Bawaslu dan jajarannya.

‎"Jika ada masalah di lapangan jangan takut menyampaikan. Kalau sulit ketemu bisa lewat Wasthsap. Kami sangat terbuka menerima saran masukan dan kritik guna kebaikan Banjarnegara," imbuh Bupati Banjarnegara.

‎Sementara itu, Ketua Bawaslu Banjarnegara Rinta Arief Laksano menyatakan, penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergitas antara Bawaslu dan Pemerintah Daerah, dalam upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas, transparan dan partisipan.

‎"Kerja sama ini bukan sekedar formalitas melainkan komitmen nyata untuk mengawal demokrasi di Kabupaten Banjarnegara agar berjalan dengan jujur adil dan bermartabat," kilahnya seraya menambahkan jika langkah ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat tata kelola demokrasi.

‎Bawaslu jelas memilik mandat untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu dan pemilihan atau Pilkada. ‎"Kami menyadari, bahwa pengawasan tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah," katanya.

‎Melalui nota kesepakatan ketua Bawaslu Banjarnegara berharap akan terbangun kolaborasi strategis dalam hal edukasi politik, partisipasi kegiatan pengawasan partisipatif serta dukungan terhadap kelancaran tugas tugas kelembagaan Bawaslu.

‎"Kami yakin dengan dukungan penuh pemerintah kabupaten, Bawaslu Banjarnegara dapat terus menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan berintegritas," tegas Rinta Arief Laksano, Ketua Bawaslu Banjarnegara. (*)