TIMES JATENG, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul (Disnakertrans Bantul) resmi menggulirkan program padat karya infrastruktur 2025. Diantara wilayah yang menjadi sasaran program ini yaitu Kampung Babadan, RW 017 RT 024, Plumbon, Banguntapan.

Sebanyak 26 warga dari RT 24 dan RT 25 dipastikan akan terlibat langsung dalam pembangunan jalan cor blok sepanjang 187 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 10 sentimeter.

Kegiatan sosialisasi berlangsung di Gedung PAUD Babadan pada Senin (22/9/2025) dan dipimpin langsung oleh jajaran Disnakertrans Bantul. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata berupa infrastruktur jalan yang lebih baik untuk aktivitas sehari-hari warga.

Perwakilan Disnakertrans Bantul, Jatu Aji Legowo, menegaskan bahwa pekerja yang berusia di bawah 62 tahun akan didaftarkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi ini masa perlindungan selama satu bulan.

Sementara itu, warga di atas 62 tahun tetap diperbolehkan ikut, tetapi hanya mengerjakan tugas ringan karena tidak bisa ter-cover BPJS Ketenagakerjaan.

“Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan penting untuk melindungi para pekerja, meskipun manfaatnya terbatas. Jika ada risiko kecelakaan kerja, setidaknya ada jaminan biaya pemakaman yang bisa dicairkan,” jelas Jatu yang menjabat sebagai Pengelolaan Data dan Informasi Disnakertrans Bantul, Senin (22/9/2025).

Jam Kerja Fleksibel

Disnakertrans Bantul juga menetapkan aturan jam kerja padat karya. Normalnya pekerjaan ini dilakukan selama 8 jam per hari, tetapi bisa disesuaikan minimal 5 jam. Bila turun hujan, pekerjaan boleh dihentikan sementara.

“Yang jelas, padat karya tidak boleh dilakukan malam hari, demi keselamatan pekerja,” tegas Jatu.

Setiap titik program padat karya ini memiliki total anggaran Rp100 juta. Dana itu dialokasikan untuk berbagai kebutuhan mulai dari material, desain, prasasti, hingga perlindungan BPJS. Rinciannya antara lain papan data sebesar Rp440.000, prasasti: Rp750.000, bahan material  Rp48.450.000, desain gambar Rp500.000, konsumsi sosialisasi Rp2.375.000, Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk 26 pekerja sebesar Rp436.800, dan Uang Perangsang Kerja (UPK) Rp39.900.000.

UPK diberikan kepada para pekerja untuk memacu semangat, yakni Rp70.000 per hari untuk pekerja, Rp80.000 untuk tukang, dan Rp90.000 untuk ketua kelompok, dengan durasi kerja 21 hari.

Gotong Royong Warga

Ketua kelompok padat karya Babadan, Dalmuji, menyambut positif program ini karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, dengan adanya padat karya, warga kami bisa mendapat pekerjaan sekaligus perlindungan BPJS. Meski jam kerjanya tidak penuh, hasilnya cukup untuk menambah penghasilan keluarga,” ungkap Dalmuji disela-sela kegiatan sosialisasi.

Ia menambahkan, selain membantu ekonomi, warga juga merasa bangga karena ikut membangun jalan yang hasilnya akan dinikmati bersama.

“Jalan ini akan memperlancar aktivitas dan menguatkan kebersamaan antar-RT. Gotong royong masih hidup di tengah masyarakat,” tambah Dalmuji.

Disnakertrans Bantul memastikan, program padat karya bisa diajukan kembali di tahun berikutnya. “Tidak ada larangan. Selama aspirasi warga disampaikan melalui jalur resmi, program ini bisa berlanjut,” terang Jatu.

Dengan semangat gotong royong, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, serta pengelolaan anggaran yang transparan, program padat karya di Bantul diharapkan menjadi contoh nyata pemberdayaan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur. (*)