TIMES JATENG, SEMARANG – Setiap awal tahun ajaran baru selalu menghadirkan persoalan klasik: keterbatasan daya tampung sekolah negeri di tengah tingginya jumlah lulusan. Bagi sebagian keluarga, kondisi ini bukan sekadar soal pilihan sekolah, melainkan kekhawatiran akan terputusnya masa depan pendidikan anak.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng)  memandang persoalan tersebut sebagai tanggung jawab negara. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kebijakan pendidikan pada 2025 diarahkan untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui Program Sekolah Kemitraan. Melalui skema ini, Pemprov Jateng menggandeng SMA dan SMK swasta untuk menampung siswa dari keluarga kurang mampu, dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah daerah.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Negara harus hadir memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah, termasuk di sekolah swasta, tanpa membebani orang tua,” ujar Gubernur Ahmad Luthfi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menempatkan siswa dari keluarga miskin di sekolah-sekolah swasta mitra yang telah ditetapkan. Sekolah penerima dilarang menarik pungutan tambahan, sementara pembiayaan disalurkan melalui mekanisme bantuan daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Sadimin, menjelaskan kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan riil di lapangan. Kapasitas SMA dan SMK negeri belum sepenuhnya mampu mengakomodasi lonjakan jumlah lulusan SMP setiap tahun.

“Daripada anak-anak tidak tertampung, kami memperluas layanan pendidikan dengan menggandeng sekolah swasta. Ini bagian dari pemerataan akses,” kata Sadimin.

Pada tahun ajaran 2025/2026, Program Sekolah Kemitraan dijalankan bersamaan dengan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta berpartisipasi. Dari proses tersebut, 2.390 siswa diterima melalui jalur kemitraan, terdiri dari 526 siswa SMA dan 1.864 siswa SMK.

Meski belum sepenuhnya memenuhi target awal, Pemprov Jateng memperluas kebijakan dengan memfasilitasi tambahan 2.614 siswa melalui seleksi berbasis tingkat kemiskinan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada anak yang terhenti pendidikannya karena faktor ekonomi.

Dari sisi pendanaan, pada 2025 pemerintah provinsi mengalokasikan bantuan sebesar Rp2 juta per siswa per tahun bagi peserta Program Sekolah Kemitraan. Total anggaran yang digelontorkan melalui BOS Daerah mencapai Rp2,39 miliar.

“Sementara untuk 2.614 siswa tambahan, dukungan pembiayaan akan disalurkan melalui sumber dana lain dan mulai direalisasikan pada Januari 2026,” ujar Sadimin.

Selain memperluas akses pendidikan, Pemprov Jateng juga memberi perhatian khusus pada pengembangan bakat siswa, terutama di bidang olahraga. Melalui pendirian SMA Negeri Keberbakatan Olahraga, pemerintah menyediakan ruang pendidikan bagi atlet muda tanpa mengorbankan proses belajar formal.

Sekolah ini menerapkan sistem berasrama dengan kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan latihan dan kompetisi. Pemprov bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta induk organisasi cabang olahraga untuk memastikan pembinaan prestasi berjalan seiring dengan pendidikan akademik.

Pada tahun ajaran 2025/2026, SMA Negeri Keberbakatan Olahraga menampung 252 siswa. Rinciannya, 108 siswa kelas X serta 144 siswa kelas XI dan XII yang merupakan integrasi dari SMA Negeri 11 Semarang, penyelenggara kelas olahraga sebelumnya.

Sebanyak 21 cabang olahraga menjadi fokus pembinaan, mulai dari atletik, angkat besi, panjat tebing, hingga wushu. Guru-guru menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pendekatan fleksibel dan adaptif terhadap ritme latihan para atlet.

Pendekatan tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025, siswa SMA Negeri Keberbakatan Olahraga menyumbangkan enam medali emas, satu perak, dan dua perunggu bagi Jawa Tengah.

Bagi Sadimin, capaian tersebut mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pemerataan akses pendidikan dan pengembangan potensi siswa.

“Kami ingin pendidikan di Jawa Tengah tidak hanya merata, tetapi juga mampu menumbuhkan bakat dan prestasi generasi muda,” ujarnya.

Melalui Program Sekolah Kemitraan dan Sekolah Keberbakatan Olahraga, Pemprov Jawa Tengah berupaya menjawab dua tantangan sekaligus: memastikan akses pendidikan yang adil serta menyediakan ruang tumbuh bagi potensi unggul anak-anak daerah.

Di balik kebijakan itu, terbuka kesempatan baru bagi siswa yang sebelumnya terancam putus sekolah dan bagi atlet muda yang tak lagi harus memilih antara ruang kelas dan arena pertandingan. Pendidikan dan prestasi kini dapat berjalan beriringan.

Di Jawa Tengah, pendidikan tidak semata diukur dari angka kelulusan. Ia dimaknai sebagai upaya merawat potensi, menumbuhkan harapan, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk melangkah menuju masa depan. (*)