TIMES JATENG, SEMARANG – Menjelang akhir 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menutup tahun dengan catatan positif di sektor ekonomi. Di tengah berbagai tantangan, termasuk penyesuaian kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada transfer ke daerah, perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja yang solid.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencapai 5,37 persen secara tahunan (year on year/YoY). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,04 persen.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa struktur ekonomi provinsi ini masih ditopang oleh empat sektor utama. Industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan 33,43 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 13,44 persen, pertanian 12,88 persen, serta konstruksi 11,82 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama dengan kontribusi mencapai 60,64 persen.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai capaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang matang serta kerja sama lintas sektor. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kabupaten/kota, hingga Bank Indonesia menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Pertumbuhan ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah buah dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga iklim ekonomi yang sehat,” ujar Ahmad Luthfi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Senin (22/12/2025).

Kinerja ekonomi yang positif turut mendorong peningkatan investasi. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai Rp66,13 triliun. Investasi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 326.462 orang, menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah dengan serapan tenaga kerja terbesar kedua di Pulau Jawa.

Ahmad Luthfi menegaskan bahwa investasi memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah. “APBD dan PAD kontribusinya sekitar 15 persen. Selebihnya, pembangunan daerah sangat bergantung pada investasi. Karena itu, Jawa Tengah mengedepankan pendekatan pemerintahan kolaboratif,” katanya.

Sejalan dengan itu, Pemprov Jawa Tengah terus memperkuat kepastian berusaha melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan, serta penguatan komunikasi dengan pelaku industri. Pemerintah daerah juga fokus menyiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta program link and match antara dunia pendidikan dan industri.

Selain peningkatan kualitas SDM, pengembangan kawasan industri turut menjadi perhatian. Pemprov mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk membuka kawasan industri maupun kawasan ekonomi baru guna menarik investasi dan memperluas pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Upaya tersebut mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment dalam ajang Indonesia Kita Award. Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Dampak positif pertumbuhan ekonomi dan investasi juga tercermin pada penurunan angka kemiskinan. Data BPS Jawa Tengah menunjukkan, persentase penduduk miskin turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025.

Menatap 2026

Memasuki 2026, Jawa Tengah berada pada fase pemulihan sekaligus transformasi struktural. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menyebut industri pengolahan dan pertanian tetap menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi daerah.

“Industri pengolahan masih menjadi mesin pertumbuhan utama, sementara sektor pertanian berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas inflasi,” kata Sujarwanto saat membuka BIG Conference bertajuk Central Java at a Crossroads: Between Manufacturing & Agriculture di Semarang, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, dominasi industri pengolahan dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perlu diimbangi dengan penguatan sektor pertanian yang berkelanjutan. Tantangan global, fluktuasi harga pangan, hingga pasokan bahan baku menuntut keseimbangan kebijakan antara manufaktur dan modernisasi pertanian.

Untuk itu, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan kawasan industri, percepatan investasi berbasis teknologi dan industri hijau, hingga peningkatan produktivitas manufaktur melalui digitalisasi.

Kemitraan antara industri dan petani juga dinilai penting guna menjaga pasokan bahan baku sekaligus menstabilkan harga. Seluruh upaya tersebut akan diperkuat dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)