TIMES JATENG, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekosistem penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu terobosan yang disambut positif adalah rencana pembangunan "Kampung Haji Indonesia" di kota suci Mekah.

Hidayat, yang akrab disapa HNW, menyebut bahwa jika ide ini dapat direalisasikan, maka selain menjadi inovasi yang berkelanjutan (sunnah hasanah), kampung haji tersebut dapat difungsikan sepanjang tahun, termasuk untuk jemaah umrah asal Indonesia.

Dengan demikian, upaya untuk menurunkan beban biaya perjalanan ibadah haji pun semakin terbuka, dan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan biaya haji Indonesia lebih rendah daripada Malaysia menjadi lebih mungkin terwujud.

“Salah satu komponen biaya terbesar dalam ibadah haji adalah akomodasi dan konsumsi selama di Mekah, selain ongkos penerbangan. Jika kedua aspek ini bisa ditangani secara langsung dan efisien oleh pemerintah, tentu akan berdampak signifikan dalam menekan total biaya yang harus ditanggung jamaah,” ujar Hidayat dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia menambahkan, apabila durasi tinggal di Mekah dan Madinah dapat dipangkas dari 41 hari menjadi sekitar 30 hari, maka efisiensi pembiayaan akan semakin besar. Hal ini, kata dia, juga menjadi salah satu poin yang terus disuarakan Komisi VIII DPR dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama.

Menurut politisi PKS ini, untuk merealisasikan kampung haji di Mekah, diperlukan komunikasi dan diplomasi tingkat tinggi agar komitmen dari pemerintah Arab Saudi benar-benar dapat dijaga dan dilaksanakan.

“Dalam kunjungan kenegaraan yang akan datang, Presiden Prabowo diharapkan menjadikan realisasi izin dari pemerintah Saudi sebagai prioritas, demi mempercepat pembangunan kampung haji tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hidayat menegaskan bahwa jika kampung haji sudah terbangun dan dimanfaatkan sebagai tempat akomodasi jemaah, maka biaya yang dikeluarkan tidak seharusnya menyamai tarif hotel-hotel komersial di Mekah.

Ia mencontohkan, meski penerbangan sebagian besar dilayani oleh maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, tarifnya masih terbilang tinggi karena penyamarataan harga dengan operator asing.

“Jangan sampai saat kampung haji sudah berdiri, tarifnya malah disamakan dengan harga hotel biasa. Tujuan awal kita membangun kampung ini justru agar lebih hemat,” tegasnya.

Ia juga memahami bila Presiden Prabowo belum sepenuhnya puas dengan penurunan biaya haji tahun ini, sebab masih banyak aspek yang bisa dioptimalkan.

Menurutnya, bila keinginan Presiden agar biaya haji Indonesia bisa lebih murah dari Malaysia hendak dicapai, maka pengelolaan dana haji oleh BPKH harus ditingkatkan efektivitas dan inovasinya, agar nilai manfaat yang dihasilkan lebih besar dan bisa menambah subsidi bagi jemaah.

Sebagai pembanding, Hidayat mengungkapkan bahwa Pemerintah Malaysia memberikan subsidi besar bagi jemaahnya, bahkan hingga 62% bagi mereka yang berada dalam kategori ekonomi bawah (B40), dan 55% untuk kategori non-B40.

“Jika Indonesia ingin bersaing dengan Malaysia, maka kita harus memiliki strategi yang lebih unggul, mulai dari optimalisasi dana manfaat oleh BPKH, efisiensi harga tiket, realisasi kampung haji, hingga insentif seperti penghapusan pajak untuk layanan terkait haji,” jelasnya.

Hidayat juga menekankan pentingnya revisi UU Haji dan Umrah serta UU BPKH agar sesuai dengan perkembangan dan tantangan saat ini. Ia berharap BPH (Badan Pengelola Haji) dapat mulai menjadi penyelenggara haji secara langsung pada musim haji berikutnya.

“Jika seluruh langkah ini bisa diwujudkan, maka kebijakan Presiden untuk meringankan beban biaya haji benar-benar bisa terlaksana. Dampaknya, jamaah akan lebih tenang, fokus beribadah, dan Insya Allah dapat meraih haji yang mabrur,” ucapnya. (*)