TIMES JATENG, BANJARNEGARA – Angka stunting di Kabupaten Banjarnegara ini masih tinggi, meski ada penurunan, namun belum siginifikan. Oleh karena itu ia meminta penanganan stunting difokuskan pada tindakan nyata (action) dari pada hanya sekadar diskusi atau kumpul-kumpul semata. 

‎Hal ini ditegaskan Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana pada rapat advokasi kebijakan dan komitmen bersama lintas sektor aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 di Pendapa Dipayudha Adigraha, Senin (4/8/2025).

‎Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana berasumsi, mungkin selama ini masih didominasi oleh kegiatan perencanaan dan rapat-rapat. Sementara implementasi program di lapangan masih kurang. 

‎Ia berharap kedepan banyak kegiatan nyata yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pemberian makanan bergizi, edukasi pola asuh yang benar, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, pernikahan dini, proses kehamilan hingga persalinan.

‎“Saya berpesan untuk tidak banyak seremonial namun lebih banyak action ke lapangan, jadi buat apa kalau tidak mengintervensi 100 anak namun tidak maksimal, lebih mengintervensi 10 anak namun bisa tuntas,” lanjutnya.

‎Menurutnya semua pihak harus saling bersinergi karena pemerintah tidak bisa sendiri sehingga semua stakeholder harus turun tangan berupaya mengurangi angka stunting.

‎“Penanganan stunting tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak, peran camat juga sangat penting untuk mengkordinir kepala desa , sedangkan ASN nanti berperan dilingkungan sendiri untuk meminimalisir adanya perceraian dan pernikahan dini, ” lanjutnya.

‎Bupati Banjarnegara dr Amalia juga mengingatkan, jika penanganan stunting membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan terampil untuk menerapkan strategi yang tepat. 

‎"SDM ini perlu memahami "trik jitu" penanganan stunting, yaitu pendekatan yang efektif dan inovatif untuk mengatasi masalah ini," imbuhnya.

‎Kepala Baperlitbang Banjarnegara Yusuf Agung Prabowo mengatakan rapat advokasi kebijakan dan komitmen bersama lintas sektor aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting bertujuan untuk memberikan pemahaman seluruh stakeholder atas kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting.

‎Rapat penanganan stunting ini juga bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di TPPS Kabupaten dan TPPS Kecamatan serta mendorong bertumbuhnya Inovasi dan Praktik Baik dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Banjarnegara.

‎Berdasarkan data yang ada, saat ini jumlah anak stunting di Kabupaten Banjarnegara menurut data dalam aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat ( EPPGBM ) masih cukup tinggi, meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terus mengalami penurunan.

‎Pada tahun 2023 prosentase stunting kita sebesar 17,5 persen dan pada tahun 2024 menjadi 17,08 persen atau turun sebesar 0,42 persen. Sedangkan menurut data SSGBI/SKI angka stunting Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 sebesar 19,9 persen dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 20,6 persen.

‎Rapat advokasi kebijakan dan komitmen bersama lintas sektor aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting diikuti sebanyak 200 orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Lintas Sektoral, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

‎Sebagai narasumber dalam rapat advokasi kebijakan dan komitmen bersama lintas sektor aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tersebut adalah,Penelaah Teknis Kebijakan dari SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Iin Afriani dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Latifa Hesti Purwaningtyas. (*)