TIMES JATENG, JAKARTA – Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Hilman Latief memastikan bahwa produk makanan Indonesia akan digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Penegasan ini disampaikan oleh Hilman setelah menandatangani kontrak kerja sama antara Ditjen PHU Kemenag dengan para penyedia layanan katering untuk jemaah haji Indonesia di Kantor Urusan Haji, KJRI, Jeddah.

Hadir dalam acara tersebut, Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim, Inspektur Wilayah IV yang juga Plt. Sekretaris Itjen Kastolan, Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam dan Pelaksana Staf Teknis Haji 1 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Agus Mi'raji.

Layanan katering menjadi salah satu layanan yang disiapkan oleh Kementerian Agama bagi jemaah haji Indonesia. Sebanyak 76 dapur katering akan disiapkan untuk melayani jemaah selama berada di Madinah, Makkah, Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina), dan Bandara Saudi. Dalam kontrak kerja sama yang ditandatangani, disepakati bahwa 30 persen dari komponen katering harus berupa produk Indonesia.

Hilman menyatakan bahwa tahun ini Kementerian Agama ingin memastikan bahan makanan yang digunakan dalam layanan katering jemaah haji adalah produk Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan katering yang menggunakan produk-produk Indonesia lebih banyak akan diberikan penghargaan.

Selain itu, Kementerian Agama juga mempertemukan para importir bahan makanan Indonesia dengan penyedia layanan katering jemaah di Arab Saudi agar bisa berkomunikasi dan bersinergi secara langsung.

Hilman juga memberikan pesan kepada para penyedia katering untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah. Karena kuota jemaah haji tahun ini kembali normal, setiap dapur katering harus melakukan langkah strategis dan antisipatif agar dapat memberikan layanan terbaik kepada jemaah.

Hal ini juga ditunjang dengan adanya dua petugas haji yang bertugas mengawasi dapur katering mulai dari proses penyiapan, distribusi, hingga kelayakan, yang merupakan hal baru di tahun ini untuk memastikan layanan katering berjalan dengan baik.

"Tahun ini, kali pertama akan ada dua petugas haji yang bertugas mengawasi dapur katering, mulai dari proses penyiapan, distribusi, dan kelayakan. Ini belum ada di tahun sebelumnya dan dilakukan untuk memastikan layanan katering berjalan dengan baik,” kata Hilman.

Irjen Kemenag, Faisal menugaskan bahwa proses pengadaan penyedia layanan katering dilakukan dengan mematuhi prinsip transparan dan akuntabel. Para penyedia layanan tidak perlu memberikan sesuatu kepada pihak Indonesia, baik misi haji maupun pihak terkait lainnya, karena acara ini dijalankan dengan mengedepankan profesionalisme.

Faisal menekankan bahwa para penyedia layanan yang terpilih adalah mereka yang dinilai terbaik, dan hal ini harus dibuktikan dalam memberikan layanan kepada jemaah haji. (*)