BANJARNEGARA – Menteri PPPA RI Hj Arifah Choiri Fauzi MSi membuka halaqah (diskusi) Interaktif Pengasuh Pesantren Putri se-Jawa Tengah di Pendapa Dipayudha Adigraha Kabupaten Banjarnegara, Minggu (10/5/2026).

Acara yang juga diisi Pelatihan Musyrifah se-Karesidenan Banyumas ini diinisiasi oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (RMI-PWNU) Jawa Tengah.

RMI-PWNU Jateng sendiri merupakan lembaga NU yang menaungi dan memberdayakan pondok pesantren serta Madrasah Diniyah (Madin) di Jawa Tengah.

‎Ketua panitia Hj Royanach Ahal MPd AH menyampaikan, kegiatan diikuti oleh 350 peserta, terdiri atas 250 pengasuh pesantren putri dari seluruh Jawa Tengah dan 100 musyrifah dari Wilayah Karesidenan Banyumas. 

‎Diharapkan dengan kegiatan menghasilkan komitmen bersama untuk menekan terjadinya kekerasan (bullying) terhadap santriwati di lingkungan pondok pesantren. 

‎Pada kesempatan ini Menteri PPPA RI juga melaunching modul Pesantren Ramah Anak dan Perempuan dalam acara yang dihadiri wakil Gubernur Jawa Tengah H.Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).

Hadir pula, Ketua RMI NU Jateng KH Ahmad Fadullah Turmudzi  MPd AH, Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana dan sejumlah pengurus pondok pesantren, jajaran pengurus Muslimat NU Jateng dan pengurus RMI.

‎Menteri PPPA RI Arifah Fauzi menjelaskan bahwa, kasus kekerasan yang  banyak terjadi menjadi keprihatinan pihaknya. Oleh karena itu ia mengapresiasi kegiatan halaqah interaktif pengasuh Pesantren Putri se Jawa Tengah. 

‎Karena kaum perempuan juga, memiliki peranan strategis dalam upaya membantu atau menekan kasus kekerasan yang banyak terjadi saat ini termasuk juga di pondok pesantren.

‎Ia berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada para santri sehingga mereka akan aman jasmani, aman kehormatan, aman perasaan dan aman belajar.

‎Ia meminta para pengasuh  pondok pesantren dan lembaga pendidikan lain untuk membangun sistem pengaduan yang aman dan rahasia.

"Ini harus mulai dilaksanakan agar para santri berani bercerita sehingga segera mendapatkan perlindungan dan penanganan lebih cepat," ujarnya.

‎Dalam hal ini Kementrian PPPA siap berkolaborasi, dan meminta jika ada permasalahan kekerasan dapat memanfaatkan layanan hotline service 129 atau WhatsApp 08111129129.

‎Wakil Gubernur Jateng, Gus Yasin mendukung upaya yang dilakukan menteri PPPA. Pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder di Jateng untuk segera membuat kontak aduan khusus untuk menyelesaikan masalah seperti ini.

‎Disisi lain Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pesantren, dengan memfasilitasi para pengasuh pondok pesantren melanjutkan pendidikan.

‎Ditambahkan, Ketua RMI PWNU Jawa Tengah KH Ahmad Fadlullah Turmudzi, halaqah ini menjadi langkah konkret memperkuat sistem perlindungan santri dari dalam lingkungan pesantren.

‎Menurutnya, pengasuh pesantren putri memiliki posisi strategis sebagai penjaga marwah pesantren sekaligus pembuat sistem yang memastikan pendidikan berjalan dalam koridor kasih sayang dan keadilan.

‎Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana menyebut pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi bangsa.

Karena itu, menurutnya, menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak adalah investasi masa depan yang sangat penting.

‎Sementara dalam pelatihan Musyrifah, panitia mendatangkan narasumber dari kalangan pengasuh pesantren, advokat perlindungan anak, dan akademisi psikologi.

‎Salah satu materi yang cukup menarik terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pesantren Ramah Anak, pemahaman Undang-Undang Perlindungan Anak, pencegahan kekerasan seksual, hingga pelatihan konseling dasar dan deteksi dini persoalan psikologis santri.

‎Kegiatan ditutup dengan deklarasi komitmen bersama pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Santri di masing-masing pesantren sebagai langkah nyata mewujudkan pesantren ramah anak dan perempuan di Jawa Tengah. (*)