Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya berperan sebagai pengungkit pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengawasan BUMD dan bank daerah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).

Luthfi menjelaskan, BUMD kabupaten/kota di Jawa Tengah saat ini berjumlah 122 entitas, terdiri atas 33 BUMD lembaga keuangan, 54 BUMD aneka usaha, dan 35 BUMD air minum. Hingga 2025, kinerja BUMD tersebut menunjukkan tren positif dengan total aset Rp15,445 triliun, laba bersih Rp587,684 miliar, dan Return on Asset (ROA) sebesar 3,80 persen.

Dari sisi ketenagakerjaan, BUMD kabupaten/kota menyerap 173 dewan komisaris, 186 direksi, serta 11.625 pegawai.

Sementara itu, BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat sebanyak 41 entitas. Hingga 2025, total asetnya mencapai Rp118,038 triliun, dengan laba bersih Rp1,775 triliun dan ROA 1,50 persen. Pada periode yang sama, dividen yang disetor mencapai Rp732,388 miliar dengan Return on Investment (ROI) sebesar 18,31 persen.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi RPJMD pada 13 Maret 2025, target setoran dividen BUMD periode 2026–2030 diproyeksikan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,58 persen.

“Prinsipnya, BUMD harus untung. Kalau tidak untung, tidak perlu menjadi BUMD,” tegas Luthfi.

Ia menambahkan, Bank Jateng menjadi tulang punggung penguatan keuangan daerah. Selain menopang transaksi keuangan pemerintah daerah, bank daerah tersebut juga didorong untuk mendukung sektor produktif, UMKM, ketahanan pangan, pembiayaan perumahan, hingga digitalisasi layanan keuangan daerah.

Keberpihakan BUMD keuangan terhadap UMKM juga terlihat dari penyaluran kredit PT BPR BKK (Perseroda). Pada 2025, total kredit yang disalurkan mencapai Rp10,823 triliun, dengan komposisi 71 persen kredit produktif dan 29 persen kredit lainnya. Sementara penjaminan produktif tercatat Rp1,630 triliun, dengan porsi terbesar untuk sektor UMKM.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai BUMD di Jawa Tengah, khususnya sektor perbankan, berpotensi menjadi percontohan nasional jika mampu menjaga kinerja yang sehat, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, bank daerah tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan daerah, penggerak ekonomi lokal, mitra pemerintah dalam pengelolaan keuangan, serta penopang pembiayaan sektor produktif.

“Bank daerah tidak boleh dilihat hanya sebagai institusi perbankan biasa yang mengejar keuntungan semata. Bank daerah adalah BUMD dengan mandat yang lebih luas,” ujar Aria Bima.

Ia menambahkan, ukuran keberhasilan bank daerah tidak hanya dilihat dari laba dan setoran dividen, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembangunan, pemerataan ekonomi, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Karena itu, Komisi II DPR RI mendorong agar kontribusi bank daerah terhadap PAD dilakukan secara sehat, berkelanjutan, melalui tata kelola yang baik, ekspansi usaha yang prudent, serta manajemen risiko yang kuat.

Anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, menambahkan Jawa Tengah memiliki peluang menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan BUMD.

“Jawa Tengah bisa menjadi pilot project untuk melihat bagaimana bank daerah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan strategisnya, baik dari aspek fiskal maupun sosial kepada publik,” ujarnya.

Ia menilai tantangan utama pemerintah daerah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, kepala daerah didorong memiliki visi, inovasi, dan jiwa kewirausahaan dalam mengelola pemerintahan, termasuk mengoptimalkan aset daerah agar berkontribusi terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II DPR RI berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat tata kelola BUMD dan bank daerah sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan, meningkatkan PAD, dan memperluas kesejahteraan masyarakat. (*)