BANJARNEGARA – DPRD Banjarnegara menggelar rapat paripurna, Selasa (8/9/2026), dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

‎Sekretaris Daerah (Sekda) Banjarnegara, Hendro Cahyono, menyampaikan pandangan umum fraksi mulai dari penyesuaian pendapatan, krisis kekeringan, penanganan kemiskinan, perbaikan pelayanan publik hingga belanja pegawai.

‎Dijelaskan Sekda, terjadinya penurunan target pendapatan daerah sebesar 7,1 persen dari APBD Murni menjadi Rp2,043 triliun, dipicu oleh penyesuaian dana transfer pusat dan provinsi, seperti perubahan dana desa serta penurunan beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

‎Solusi dan Komitmen Pemkab

‎Untuk mengatasi penurunan ini, pemkab berkomitmen meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, digitalisasi pemungutan non-tunai, pemutakhiran data objek pajak, hingga efisiensi penagihan piutang.

‎"Pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD terutama melalui perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan dan perbaikan tata kelola, bukan semata-mata melalui peningkatan tarif atau penambahan beban masyarakat," jelasnya.

‎Terkait ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang melanda 44 desa dan delapan kelurahan di 13 kecamatan dengan dampak mencapai 32.555 jiwa, BPBD Banjarnegara telah mendistribusikan 6,54 juta liter air bersih.

‎Selain itu, alokasi BBM penanganan droping air dan belanja tidak terduga (BTT) difokuskan untuk pengadaan peralatan akses air di wilayah terdampak seperti Desa Salamerta, Petir, Parakan, Rakitan, Sirkandi, Derik, dan Karangjati.

‎Sedang untuk solusi jangka panjang, pemkab membangun sistem penyediaan air minum di 11 desa rawan, sekaligus mengajukan tambahan alokasi BTT sebesar Rp 2 miliar pada APBD Perubahan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tanah longsor menjelang musim hujan.

Baca juga

Pecah Konsentrasi Satu Titik Objek, Disparbud Banjarnegara Akan Kembangkan Wisata Zona 2 Dieng

‎Kemudian, dalam penanganan kemiskinan yang saat ini berada pada angka 13,28 persen atau setara 124.660 jiwa, Pemkab menargetkan penurunan hingga di bawah 12,21 persen melalui tiga strategi utama berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

‎Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran melalui bansos PKH, jaminan kesehatan gratis, subsidi pangan, dan pasar murah.

‎Selain itu, dilakukan pula upaya peningkatan pendapatan masyarakat lewat pelatihan kerja dan bantuan modal tani, serta pengurangan kantong kemiskinan melalui pembenahan infrastruktur pemukiman dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

‎Pada sektor pendidikan, APBD perubahan mengalokasikan perbaikan untuk 81 SD dan 18 SMP, yang juga didukung program revitalisasi dari Kemendikdasmen senilai kurang lebih Rp 70 miliar untuk 179 sekolah.

‎Sementara di bidang kesehatan, fokus anggaran diarahkan pada percepatan pembangunan RSUD Wanayasa, pembenahan Puskesmas Bawang 2 dan Pustu Sawal, pengadaan genset Puskesmas, serta penyediaan ambulans baru untuk Puskesmas Pagedongan dan Wanadadi 2.

Baca juga

Liputan Dugaan Keracunan MBG Dihalangi, IJTI Muria Raya Kecam Oknum Guru MTsN 1 Lasem Rembang

‎Untuk alokasi pembangunan fisik dan infrastruktur, dana SILPA yang diaudit BPK 2025 sebesar Rp93,39 miliar dimanfaatkan sesuai ketentuan terikat, seperti gaji PPPK, DAK jalan, BLUD, TPG Guru, hingga pembiayaan peningkatan 11 ruas jalan strategis dan pengadaan tanah terdampak bencana.

‎Sekda Hendro mengapresiasi seluruh catatan dari delapan fraksi DPRD dan menyampaikan pembahasan teknis lebih rinci akan dilanjutkan bersama komisi-komisi serta Badan Anggaran DPRD.

‎"Saran serta masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi pada prinsipnya kami dapat menerima dan akan diperhatikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan," ungkapnya.

‎Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, Marno menegaskan pentingnya tahapan penyampaian jawaban eksekutif ini dalam proses pembentukan regulasi anggaran daerah dengan menjelaskan jawaban dari pandangan umum fraksi.

‎Sebelumnya, masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum yang memuat pendapat, pertanyaan, saran, serta masukan terhadap kebijakan pembahasan anggaran.

‎"Hal tersebut tentunya menjadi bahan bagi Pemkab Banjarnegara dalam memberikan penjelasan dan tanggapan, sehingga proses pembahasan anggaran tahun 2026 dapat bermakna dan mengakomodasi kepentingan masyarakat,” katanya di ruang rapat DPRD Banjarnegara. (*)