TIMES JATENG, SLEMAN – Sektor pariwisata menjadi lokomotif pembangunan perekonomian di Sleman. Sektor pariwisata yang dinamis mengakomodir berbagai bidang pembangunan, sepertinya kebudayaan, pertanian, industri kreatif, kuliner, fashion, transportasi dan lainnya.

Pada 2023 sektor pariwisata mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman yang cukup besar, yaitu sebesar Rp353,45 miliar atau 31,28 persen dari total PAD Sleman.

"Sinergitas empat pilar stakeholder ditingkat kalurahan/desa perlu diperkuat untuk meningkatkan dan mengembangkan pariwisata," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid, Jumat (26/4/2024).

Empat pilar tersebut adalah Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Badan Usaha Milik Kalurahan dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Pemkab Sleman senantiasa mendorong pengembangan pariwisata khususnya yang berorientasi pada pembangunan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism (CBT), misalnya desa wisata.

Ditambahkan, bahwa pada 2024 pihaknya akan melakukan klasifikasi desa wisata. Oleh karenanya diharapkan agar para pengelola desa wisata mempersiapkan sebaik-baiknya sesuai dengan potensi riil yang dimiliki. 

"Jangan sampai memberikan data informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang justru akan mengurangi penilaian," kata Ishadi.

Terkait dengan upaya penguatan desa wisata, pada awal 2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman  mengajak 30 orang dari jajaran perangkat Kapanewon Prambanan, para lurah dan pelaku pariwisata se-kapanewon Prambanan mengunjungi Desa Wisata Tenganan Pegringsingan dan destinasi wisata lainnya pada tanggal 23-26 April 2024.

Sementara itu Panewu Prambanan Siti Wahyu Purwaningsih yang juga mengikuti kegiatan tersebut mengajak para lurah di wilayahnya agar lebih serius lagi memikirkan pembangunan pariwisata. Dimulai dengan menginventarisir potensi yang ada secara jeli untuk selanjutnya mengolah potensi tersebut dalam rangka mendukung sektor pariwisata. 

Tidak kalah pentingnya adalah membangun komitmen bersama antar stakeholder yang ada di wilayahnya serta mengimplementasikannya secara konsisten. 

Termasuk komitmen untuk mengalokasikan dan mengupayakan pendanaan sektor-sektor pendukung pariwisata melalui berbagai alternatif diantaranya dana keistimewaan, ADD, anggaran pokir, dan lainnya. (*)