TIMES JATENG, WONOSOBO – Krisis sampah di Kabupaten Wonosobo kian memuncak. Sebagai langkah strategis, Pemkab akan membentuk Dewan Sampah Kabupaten (DESK) untuk mengoordinasikan upaya lintas sektoral dalam mengatasi kondisi darurat ini.

Pernyataan itu mengemuka dalam sarasehan pengelolaan sampah yang digelar di Pendopo Kabupaten, Selasa (17/6/2025). Kegiatan ini menghadirkan perwakilan OPD, aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, hingga BUMN yang selama ini terlibat dalam pendampingan pengelolaan sampah.

“Persoalan sampah tak bisa diserahkan pada satu institusi. Kita harus bergerak bersama, pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat,” ujar Idham Cholid dalam sambutannya, Selasa (17/6/2025).

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa pendekatan terintegrasi adalah satu-satunya jalan untuk merespons krisis ini. Pemkab Wonosobo tengah menyiapkan pembentukan Dewan Sampah Kabupaten (DESK) yang akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga pelajar.

“Kita dorong agar isu sampah jadi arus utama dalam ruang publik. Persoalan sampah harus jadi perhatian semua kalangan. Tanpa kecuali para agamawan. Dalam pengajian, terutama khutbah Jumat di masjid dan khutbah para tokoh agama lain, misalnya, hal itu harus disampaikan. Pengajaran kepada siswa maupun santri juga tak kalah penting," imbuhnya.

Langkah awal yang sedang digodok meliputi penyusunan ulang regulasi pengelolaan sampah di semua tingkatan, dari kabupaten hingga desa.

Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wonosobo, Endang Lisdyaningsih, menilai forum ini sebagai titik pijak baru untuk membangun sinergi lintas sektor. Penanganan dari hulu ke hilir menjadi fokus utama.

“Mulai dari kesadaran rumah tangga, penguatan kelembagaan, sampai ke strategi teknologi pengolahan. Semua kita bahas dan rumuskan bersama,” jelas Endang, Selasa, (17/6/2025).

Saat ini, timbunan sampah residu di Wonosobo telah mencapai 130 ton per hari. Meski didampingi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tekanan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tetap tinggi.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab tengah beralih ke sistem sanitary landfill untuk menggantikan metode konvensional.
Tak hanya itu, kerja sama strategis juga dibangun dengan PT Semen Indonesia (SBI) untuk mengolah sampah plastik menjadi Refuse-Derived Fuel (RDF), yaitu bahan bakar alternatif pengganti batu bara di pabrik semen Cilacap.

“Sekali angkut bisa delapan ton RDF. Ini jadi solusi konkret agar plastik tak terus menumpuk,” tambah Endang.

Di sisi lain, Pemkab juga terus memperkuat sarana teknis. Beberapa hanggar atau TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) telah dibangun, meski kapasitasnya masih terbatas. DLH berupaya mendorong peningkatan kapasitas hingga 120 ton per hari lewat alokasi APBD dan proposal ke Kementerian PUPR.

Langkah pengurangan sampah dari sumbernya turut digencarkan. Hingga kini, sekitar 400 unit bank sampah aktif di berbagai level, dari RT hingga desa. Endang menyebut bank sampah bukan hanya menekan volume sampah ke TPA, tapi juga efektif sebagai sarana edukasi.

Untuk memperkuat pengelolaan berbasis komunitas, Pemkab juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh desa agar mengalokasikan dana desa untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Harapannya agar persoalan sampah di Wonosobo segera terselesaikan. (*)