TIMES JATENG, BANYUMAS – Gelombang penolakan terhadap aktivitas penambangan di Bukit Jenar, Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas menguat. Beredar kabar akan ada aksi demonstrasi pada Selasa, 9 Desember 2025.

Informasi yang diterima TIMES Indonesia, Senin (8/12/2025), warga yang tergabung dalam Musyawarah Masyarakat Baseh (MURBA), bersama elemen pecinta lingkungan seperti Jaga Rimba dan Save Slamet, melayangkan surat permohonan audiensi serta pernyataan sikap kepada pimpinan DPRD Banyumas, Bupati Banyumas, dan instansi terkait.

Desakan itu muncul akibat dugaan ketidakpatuhan pengelola tambang terhadap aturan perizinan serta praktik penambangan yang dinilai merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan warga.

Disebutkan bahwa penambangan yang berada di lereng Gunung Slamet itu telah berlangsung lebih dari empat tahun dan meninggalkan dampak serius. Mereka menilai kerusakan lingkungan semakin meluas, terutama saat musim hujan dengan curah tinggi.

Dari catatan MURBA, sedikitnya ada 19 kolam ikan milik warga rusak akibat endapan sedimen dari area tambang. Endapan tersebut membuat air keruh, menghambat fotosintesis, dan menurunkan kualitas air sehingga ikan sulit berkembang.

24 hektare sawah mengalami kerusakan struktural, terimbun pasir dan kerikil yang terbawa air hujan dari area tambang. Proses sedimentasi ini membuat tanah menjadi asam dan menurunkan kesuburan lahan.

Ancaman terhadap sumber mata air, yang selama ini menjadi kebutuhan pokok sekitar 100 Kepala Keluarga di Desa Baseh. Warga khawatir mata air itu akan hilang atau tercemar sehingga memicu krisis air bersih.

Material batu, pasir, dan lumpur dari aktivitas tambang kerap terbawa ke jalan desa dan dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Warga juga akan menyampaikan kekhawatiran potensi bencana ekologis yang lebih besar, seperti longsor dan banjir bandang, sebagaimana tragedi yang pernah terjadi di Majenang, Cilacap, hingga Banjarnegara.

Dalam pernyataan sikapnya, warga Baseh dan Presidium Gunung Slamet Menuju Taman Nasional menegaskan tiga tuntutan utama:

1. Penutupan permanen aktivitas penambangan yang dinilai tidak mematuhi aturan, mencemari lingkungan, serta mengancam keselamatan sosial dan ekologis.

2. Normalisasi sawah, kolam, dan area terdampak lainnya yang selama ini tertimbun pasir, kerikil, serta limbah tambang.

3. Ganti rugi kepada para petani atas kerusakan lahan dan penurunan produktivitas pertanian, termasuk kerugian kolam ikan yang tidak bisa berproduksi.

Warga berharap DPRD Banyumas menghadirkan pihak-pihak terkait dalam audiensi, termasuk Bupati Banyumas, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, serta pengelola tambang PT Dinar Batu Agung.

Ketua Presidium Gunung Slamet Menuju Taman Nasional, Andi Rustono, yang turut menandatangani surat menegaskan bahwa perjuangan warga bukan sekadar protes, tetapi upaya penyelamatan lingkungan dan ruang hidup masyarakat Baseh.

“Kerusakan ini nyata. Kami tidak ingin bencana lebih besar menimpa warga. Negara harus hadir memberikan kepastian,” ujarnya dalam surat yang disampaikan pada 5 Desember 2025. (*)