TIMES JATENG, WONOSOBO – Persoalan sampah di Kabupaten Wonosobo menjadi perhatian serius berbagai pihak. Bahkan, sejumlah kalangan menyebut kondisi ini telah memasuki fase darurat sampah. Menyikapi hal tersebut, Tim Asistensi (TA) Bupati dan Wakil Bupati turun langsung ke lapangan guna menggali akar permasalahan serta merumuskan solusi.

Langkah itu ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi Khusus yang digelar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo, Rabu (28/5/2025). Ketua Tim Asistensi, Idham Cholid, menegaskan pentingnya penerjemahan regulasi pengelolaan sampah hingga ke tingkat desa.

“Kita sekarang ini banyak menemukan sampah menumpuk di sembarang tempat, terutama di sungai-sungai dan sudut-sudut desa. Hal ini menjadi indikator rendahnya kesadaran kita mengelola sampah,” ungkap Idham Cholid, (28/5/2025).

Menurutnya, hal paling mendesak saat ini adalah membangun kesadaran kolektif bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat diharapkan tidak membuang sampah sembarangan, sementara pemerintah perlu bertindak tegas dan memberikan fasilitasi yang memadai agar penanganan sampah dapat berjalan optimal.

"Jadi warga harusnya bisa memiliki kesadaran, sementara pemerintah jadi penjembatan dan fasilitator yang baik agar masalah sampah ini bisa segera terselesaikan," imbuhnya.

Ia juga menyoroti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang hingga kini belum diimplementasikan secara maksimal. Selama hampir sembilan tahun diberlakukan, baru sekitar 10 persen desa yang menerjemahkannya ke dalam peraturan desa.

“Baru sekitar 10 persen desa yang menerjemahkan perda ini dalam bentuk peraturan desa. Padahal aturan sudah jelas, tinggal bagaimana kita membangun kesadaran dan implementasinya,” lanjutnya.

Ia mencontohkan keberhasilan Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran, yang dinilai berhasil dalam memilah sampah plastik, organik, dan jenis lainnya. Desa tersebut bahkan menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengolah sampah plastik menjadi energi alternatif.

“Desa Talunombo ini patut jadi percontohan. Bahkan sudah ada usulan agar Kepala Desa Badarudin dijadikan ikon duta sampah, agar desa-desa lain juga bisa ikut tergerak,” tambahnya.

Idham Cholid juga mengingatkan, jika masalah ini tidak segera ditangani, dalam 10–20 tahun ke depan sungai-sungai di Wonosobo akan mengalami kerusakan parah.

Sementara Kepala DLH Kabupaten Wonosobo, Endang Lisdyaningsih, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan upaya pengelolaan sampah, meskipun terkendala keterbatasan anggaran.

“Kita terus berupaya menjalin sinergi, baik dengan provinsi maupun pusat, agar ada dukungan tambahan untuk pengelolaan sampah,” ujarnya, (28/5/2025).

Endang menuturkan, saat ini pihaknya telah memetakan sejumlah kawasan prioritas pengelolaan sampah, di antaranya kawasan perkotaan, destinasi wisata, serta area kegiatan usaha.

Pengembangan Pengelolaan Sampah Berbasis Reduce, Reuse, Recycle (PS3R) juga telah dilakukan di kawasan Dieng, Tieng, dan Sendang Sari, Garung. Beberapa desa bahkan sudah mengelola sampah secara mandiri selama delapan tahun terakhir.

Berdasarkan data DLH, Kabupaten Wonosobo menghasilkan sekitar 368 ton sampah per hari. Sampah residu yang tidak dapat didaur ulang ditangani di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, terdapat sekitar 400 unit bank sampah yang tersebar di seluruh kecamatan sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah.

“Selain bank sampah, kami juga dibantu oleh APEL (Aksi Pendekar Peduli Lingkungan) yang terbentuk pada 2016. Mereka aktif memberikan edukasi kepada masyarakat,” imbuh Endang.

Ia berharap, ke depan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat seiring dengan laju pembangunan. 

“Karena di manapun, pembangunan pasti menghasilkan sampah. Maka harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik,” pungkasnya.