TIMES JATENG, BLORA – Puluhan pengurus dan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora kembali mendatangi kantor DPRD Blora, senin (20/10/2025).

Mereka menyuarakan kembali keresahan akibat terhentinya proses giling di Pabrik Gula (PG) Gendhis Multi Manis (GMM) Todanan yang sudah berlangsung sejak awal Oktober.

Audiensi yang digelar di ruang rapat DPRD itu difasilitasi langsung oleh pimpinan dewan dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua Lanova Chandra, Bupati Blora Arief Rohman, perwakilan Perum Bulog, serta manajemen PG GMM.

Pertemuan ini menjadi lanjutan dari upaya para petani mencari kejelasan atas terhentinya kegiatan giling yang berimbas langsung pada kerugian mereka. Para petani berharap ada langkah cepat dan konkret agar tebu hasil panen mereka bisa segera diolah.

Ketua APTRI Blora, Sunoto, mengungkapkan keresahan petani yang kini menghadapi situasi sulit. Ia menjelaskan, berhentinya aktivitas giling terjadi di saat petani memasuki masa puncak panen, ditambah curah hujan tinggi yang menyebabkan tebu roboh dan kadar rendemen menurun.

“Sekarang waktunya panen, tapi pabrik berhenti giling. Hujan membuat tebu roboh dan kadar gulanya turun. Kami minta solusi cepat agar petani tidak rugi lagi,” tegas Sunoto.

Menurutnya, banyak petani kini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, tebu harus segera digiling agar kualitasnya tidak menurun. Di sisi lain, pabrik belum dapat beroperasi karena kerusakan mesin utama yang belum selesai diperbaiki.

“Biaya tanam dan perawatan jalan terus, sementara harga dan kualitas tebu turun. Kalau dibiarkan, petani bisa benar-benar rugi besar,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PG GMM, Sri Emilia Mudiyanti, memastikan pihaknya tidak tinggal diam. Ia menyebut, perbaikan mesin penggiling utama sedang dikebut dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat agar pabrik bisa segera kembali beroperasi.

“Kami memahami keresahan petani. Perbaikan sedang kami percepat, dan kami berkomitmen agar pabrik bisa beroperasi kembali dalam waktu dekat,” jelas Sri Emilia.

Ia menambahkan, manajemen PG GMM juga berkoordinasi dengan Perum Bulog selaku pemilik saham untuk memastikan segala proses berjalan sesuai prosedur dan mendapatkan dukungan teknis yang dibutuhkan.

Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Blora Arief Rohman menegaskan komitmennya untuk memastikan hak-hak petani tetap terlindungi. Ia meminta agar pihak PG GMM dan Bulog segera mengambil langkah nyata agar perbaikan tak berlarut-larut.

“Kami ingin ada langkah konkret dan cepat. Jangan sampai petani kita jadi korban. Pemkab siap memfasilitasi agar tebu bisa segera digiling,” ujarnya.

Arief juga menyampaikan, Pemkab akan terus memantau perkembangan di lapangan dan membuka ruang komunikasi dengan semua pihak agar persoalan tidak semakin melebar.

“Petani sudah bekerja keras, jangan biarkan hasil panen mereka sia-sia. Pemerintah daerah akan terus ikut mengawal proses ini sampai tuntas,” tegasnya.

Ketua DPRD Blora Mustopa menambahkan, bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Perum Bulog untuk meminta klarifikasi atas kendala yang terjadi di PG GMM. Ia mengapresiasi langkah cepat Bulog yang langsung menurunkan tim ke Blora untuk meninjau kondisi pabrik maupun lahan tebu rakyat.

“Kami apresiasi langkah cepat Bulog yang langsung menurunkan tim ke lapangan. Ini bentuk perhatian terhadap nasib petani,” ucap Mustopa.

Namun demikian, karena belum ada titik temu antara petani, pihak pabrik, dan Bulog, DPRD Blora berencana melanjutkan koordinasi hingga ke tingkat pusat. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kami akan ke Jakarta untuk bertemu manajemen pusat Bulog dan pihak terkait lainnya supaya masalah ini segera terselesaikan,” tandasnya.

Dalam audiensi tersebut, para petani juga menegaskan bahwa mereka tidak menuntut kompensasi, melainkan kepastian. Mereka hanya ingin tebu hasil panen segera bisa digiling agar tidak terus menurun kualitasnya.

Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi petani Blora, karena sebagian besar menggantungkan pendapatan dari hasil panen tebu. Terhentinya proses giling membuat rantai ekonomi desa ikut terganggu.

Para petani berharap hasil audiensi ini dapat ditindaklanjuti dengan cepat, baik oleh pihak pabrik, pemerintah daerah, maupun Bulog sebagai pembina industri gula nasional. (*)