TIMES JATENG, BLORA – Polemik seputar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora akhirnya mendapat tanggapan resmi dari jajaran Kodim 0721/Blora.

Komandan Kodim, Letkol Inf. Agung Cahyono, menggelar konferensi pers di Aula Makodim pada senin (22/9/2025), didampingi Kasdim Mayor Inf. Bani, Pasiter Kapten Inf. Maningsun, dan Pasintel Lettu Arm. Gunawan.

Konferensi pers ini digelar setelah munculnya pernyataan dalam rapat Komisi D DPRD Blora dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggir dan Dinas Pendidikan.

Dalam rapat itu, Ketua Komisi D, Subroto, mempertanyakan kualitas menu MBG yang dianggap minimalis serta menyinggung keterlibatan TNI dalam program tersebut.

Menanggapi hal itu, Dandim Agung Cahyono menegaskan bahwa TNI tidak memiliki kewenangan dalam menentukan maupun mengatur menu MBG.

Ia menjelaskan, Peran TNI hanya sebatas monitoring untuk memastikan program berjalan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Kami TNI tidak pernah membenci siapapun. TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat. Saya yakin, pernyataan Pak Broto tidak dimaksudkan untuk menyinggung. Yang jelas, potongan video yang beredar itu tidak utuh,” ujar Dandim menanggapi pernyataan Ketua Komisi D.

Lebih lanjut, Dandim menjelaskan, tugas pokok TNI pada dasarnya adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara, baik di masa perang maupun damai.

Pada kondisi damai, TNI juga menjalankan operasi teritorial, yang salah satunya mendukung program-program strategis pemerintah.

“Dalam konteks MBG, peran kami hanya sebatas pengawasan dan percepatan pelaksanaan. Dapur SPPG itu langsung terdaftar secara online ke Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, bukan Kodim yang memverifikasi. Di Blora saat ini sudah ada 49 SPPG, atau sekitar 65 persen dari target 73,” jelasnya.

Saat sesi tanya jawab, wartawan menyinggung kemungkinan risiko keracunan massal yang pernah terjadi di daerah lain. Dandim Agung bersyukur hal itu belum pernah terjadi di Blora, sekaligus menegaskan Kodim tidak menjadi “beking” dapur-dapur penyedia MBG.

"Kalau ada keluhan, masyarakat bisa langsung menyampaikan ke dapur penyedianya. Kami pastikan, Kodim tidak membekingi siapapun. Saat ini juga sudah dibentuk Satgas Pengawas MBG Kabupaten Blora, dipimpin oleh Wakil Bupati. Saya bersama Kapolres ditunjuk sebagai wakil ketua. Rencananya, akan ada hotline pengaduan agar semua pihak bisa ikut mengawasi,” tegasnya.

Menutup konferensi pers, Dandim kembali menegaskan posisi TNI dalam program MBG hanya sebagai bagian dari sistem pengawasan yang mendukung keberhasilan program pemerintah pusat.

Ia berharap polemik yang sempat memanas dapat segera terurai sehingga fokus kembali pada tujuan utama, yakni pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, lansia, serta ibu hamil dan menyusui. (*)