TIMES JATENG, SEMARANG –  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (9/12/2025).

Penghargaan tersebut meliputi predikat terbaik Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) dalam pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi), serta peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah 2025 untuk kategori pemerintah provinsi.

Gubernur Ahmad Luthfi menyebut capaian ini menjadi dorongan moral bagi seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus menghadirkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Penghargaan ini memotivasi seluruh aparatur agar konsisten membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan jelas. Ini adalah wujud tanggung jawab kita dalam melayani masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, Jawa Tengah berkomitmen tidak hanya mempertahankan capaian tersebut, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Isu integritas, menurutnya, telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Penguatan integritas bahkan dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan terintegrasi dalam 136 program prioritas gubernur.

Program-program itu meliputi peningkatan kualitas aparatur sipil negara, penerapan zona integritas di perangkat daerah hingga BUMD dan BLUD, serta pelatihan antikorupsi berbasis ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Pemprov Jateng juga memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui peningkatan dukungan anggaran dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, agar pengawasan tata kelola dapat menjangkau hingga tingkat desa.

Berbagai langkah pencegahan korupsi turut dilakukan, mulai dari pengendalian gratifikasi, kepatuhan pelaporan LHKPN, pendidikan antikorupsi, hingga pengelolaan risiko dan mitigasi benturan kepentingan. Seluruh kebijakan tersebut diselaraskan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Di sektor pendidikan, program Sekolah Berintegritas yang dijalankan sejak 2023 terus berkembang. Hingga kini, sebanyak 104 sekolah telah terlibat, terdiri dari 44 SMA, 45 SMK, dan 15 SLB. Program ini menekankan penguatan nilai integritas, penyusunan rencana aksi, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari praktik tidak jujur.

Selain itu, perluasan program Desa Antikorupsi juga menunjukkan progres positif. Sejak direplikasi pada 2022, inisiatif ini telah menjangkau 29 kabupaten. Hingga 2025, tercatat 113 desa telah meraih status desa antikorupsi, sementara 297 desa lainnya masih dalam proses menuju sertifikasi.

Beragam upaya tersebut tercermin dari peningkatan kinerja birokrasi Jawa Tengah. Indeks reformasi birokrasi tercatat sebesar 91,28, akuntabilitas kinerja 82,63, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada Level 3 dengan skor 3,471.

Sementara itu, indeks efektivitas pencegahan korupsi dan manajemen risiko sama-sama berada pada Level 3, masing-masing dengan skor 3,096 dan 3,378. Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 100 persen dari total 1.840 wajib lapor.

Pada 2024, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Jawa Tengah mencapai 90,8. Adapun skor Stranas PK periode 2023–2024 berada di angka 98,29, tertinggi secara nasional. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Jawa Tengah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (*)