TIMES JATENG, PEMALANG – Bertempat di gedung DPRD Pemalang, Anggota Komisi VI DPR -RI Rizal Bawazier mengadakan pertemuan dengan warga Pemalang perwakilan pedagang makanan, tambal ban, dan pengemudi terkait penolakan pembatasan truk besar atau sumbu 3 melintas di jalur Pantura Pemalang. 

Pada mulanya mereka mengaku merasa kebijakan larangan truk besar melintas di jalur Pantura Pemalang berdampak pada kurangnya pendapatan para pedagang dan tambal ban.

Menanggapi penolakan warga Pemalang atas kebijakan tersebut, Anggota DPR RI Rizal Bawazier menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan pembatasan truk besar. 

RB Panggilan akrab Rizal Bawazier di hadapan puluhan warga yang berprofesi sebagai sopir truk, tambal ban, dan pedagang makanan menyampaikan bahwa ada rencana lingkar luar dari Pekalongan ke Batang untuk jalur kendaraan besar.  Namun, untuk merealisasikan itu belum ada dikarenakan emergency anggaran. 

"Mungkin nanti kalau dua tahun lagi ada kebijakan dari Presiden Prabowo mengenai anggaran itu, kita bisa laksanakan," jelas RB, pada Jumat (23/5/2025).

RB menambahkan, dari tahun ke tahun pihaknya sudah beberapa kali diskusi dengan tokoh ulama sekaligus tokoh agama habib Luthfi, juga dengan beberapa tokoh masyarakat di Pekalongan dan Batang itu mereka merasa muak dengan banyaknya truk truk yang lewat pusat kota 

"Jadi sebenarnya efeknya itu bukan ada di Pemalang tapi ada di kota Pekalongan dan Batang, karena pusat kotanya dilewati. Kalau Pemalang ini tidak, lewatnya Pantura, jadi tidak ada efeknya. Imbasnya ada di pusat kota Pekalongan dan Batang," Imbuh RB.

RB menjelaskan bahwa jalur pembatalan truk merupakan jalan nasional sehingga wewenang ada di DPR RI.

"Saya berinisiatif untuk ke kementerian perhubungan bagaimana solusinya supaya bisa mencegah banyaknya kemacetan dan kecelakaan. Anak-anak di daerah Pekalongan sama Batang tanggal 21 Mei ada lagi yang meninggal di jalur situ. Nadia Rizki Amira nama korbannya," ujarnya.

Ia menceritakan, korban yang sedang naikmotor lewat jalur Pantura tertabrak truk yang menerobos lampu merah.

"Saya berdiskusi semua dengan tokoh-tokoh agama, ditanya siapa yang berani, lantas saya berani mengajukan ini. Walau pun ini jalan nasional karena efeknya sangat berat untuk kota Pekalongan. Jadi jelas efek dari kebijakan pembatasan truk di Kota Batang dan Pekalongan, bukan di Pemalang," papar RB.

Rizal menambahkan, program pembatasan ini akan tetap jalan karena lebih mementingkan sebagian besar ribuan masyarakat Pemalang, Pekalongan, dan Batang.

"Silakan saja untuk berdialog karena itu hak setiap warga. Dan, perlu kami sampaikan bahwa tidak semua truk dilarang melintas pada jalur Pantura terutama di Pemalang. Truk dengan plat nomor G (nomor wilayah eks karesidenan Pekalongan) dan truk bukan plat G dengan tujuan/dari pengusaha Pemalang, Pekalongan, Batang masih boleh lewat. Malah ini yang sering berhenti di Jalan Raya Pantura jadi tidak ada efek ke UMKM," tutupnya.

Terpisah, perwakilan warga Andi Rustono mengatakan bahwa beberapa perwakilan sopir yang hadir dalam diskusi ini setuju. Namun, mereka mengajukan beberapa persyaratan di antaranya pengaturan jam operasional,

"15 orang supir sumbu tiga mereka oke setuju, akan tatapi dengan catatan ada jadwal jam, jangan 24 jam supaya dapat ekonominya. Di sini juga ada perwakilan tambal ban, bengkel dampaknya ke mereka juga," katanya.

Acara dialog warga dengan Anggota DPR-RI Rizal Bawazier berlangsung dengan penuh keakraban ini dilanjutkan dengan foto bersama antara keduanya,  Dialog digelar dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci, mengenai kebijakan pembatasan truk besar, pertemuan tersebut menjadi ruang dialog yang konstruktif dan menghasilkan solusi terbaik. (*)