TIMES JATENG, KUDUS – Pemerintah atau Pemkab Kudus menguatkan kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua belah pihak sudah bekerjasama selama beberapa tahun, dan berharap untuk meningkatkan kolaborasi yang terjalin.

Keinginan ini disampaikan Penjabat Bupati Kudus Hasan Chabibie saat pertemuan perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (24/04). Hadir Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida beserta jajaran serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kudus.

Menurut Hasan, Pemkab Kudus ingin agar pelayanan publik di Kota Kretek terus meningkat kualitasnya. Karena itu, kolaborasi dengan Ombudsman sangat penting, agar terjadi keseimbangan informasi serta mekanisme check and balances antara Pemkab dengan lembaga lain yang berwenang.

“Ombudsman selama ini menjadi instansi yang mengawal mekanisme pengawasan pelayanan publik, sebagai lembaga yang menerima aduan masyarakat terkait pelayanan dari birokrasi di berbagai level,” terang Hasan Chabibie.

Hasan Chabie juga mengaku menjalin komunikasi dengan beberapa instansi pengawasan di level nasional. Hal itu untuk membantu Pemkab Kudus bekerja dengan baik.

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu menata Kudus. Kami ingin ada bimbingan dari lembaga ini dengan mekanisme pencegahan dan pengawasan,” terang Hasan yang juga Kepala BPKH Kemendikbudristek.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida menambahkan, pihaknya mengapresiasi Pemkab Kudus yang berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publilk.

“Pemkab Kudus sudah bekerjasama dengan kami selama bertahun-tahun, dalam pengawasan pelayanan publik. Kami sudah sering memberikan catatan dan saran kepada Pemkab Kudus, dan selama ini difollow-up secara sangat baik. Jadi, kami mengapresiasi hal ini,” ungkapnya.

Kolaborasi Pemkab Kudus dan Ombudsman ini diharapkan menjadi titik penting untuk peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik. Selanjutnya, diharapkan warga Kudus juga mendapatkan kepuasan yang tinggi dalam perizinan dan pelayanan publik. (*)