TIMES JATENG, BLORA – Suasana Pendopo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora mendadak tegang. Ratusan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora menggelar audiensi mendesak dengan DPRD Blora terkait keputusan PT Gendhis Multi Manis (GMM) yang menutup musim giling lebih awal dari jadwal.

Dalam forum itu, para petani tebu menyampaikan kekecewaan mendalam karena lahan tebu seluas 1.500 hektare terancam gagal panen. Mereka merasa sangat dirugikan oleh keputusan pabrik yang menghentikan operasional setelah 112 hari giling, jauh dari target 150 hari.

Ketua APTRI Blora, Sunoto, mewakili suara petani menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut nasib ribuan keluarga petani tebu.

“Satu tahun ditanam tapi tak bisa panen. Kami mohon pendampingan, bahkan jika perlu hingga ke DPR RI dan Presiden, agar nasib petani bisa diperhatikan,” tegas Sunoto dengan suara bergetar menahan emosi.

Dalam audiensi, Plt. Direktur Utama PT GMM, Sri Emilia Mudiyanti, hadir langsung untuk memberikan penjelasan. Ia mengungkapkan bahwa penghentian operasi mendadak ini terjadi karena kerusakan parah pada dua unit boiler, yang tidak memungkinkan produksi dilanjutkan.

“Apabila dipaksakan, justru bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi. Kami harus mengambil keputusan segera dengan kondisi yang sangat kritis ini,” jelas Sri Emilia, Rabu (1/10/2025).

Sri Emilia juga memaparkan kondisi keuangan perusahaan yang kian terpuruk. Hingga Agustus 2025, GMM mencatat kerugian sebesar Rp134 miliar, meningkat drastis dibanding tahun lalu. Selain itu, perusahaan masih menanggung utang kepada BRI sekitar Rp800 miliar.

“Kalau dihitung-hitung, mungkin butuh waktu 15 tahun untuk melunasi, itupun kemungkinan belum menutupi pokok utang perusahaan,” tambahnya.

Audiensi semakin hangat ketika Wakil Ketua DPRD Blora, Lanova Chandra Tirtaka (Gerindra), ikut menanggapi. Ia mempertanyakan alasan kerusakan boiler yang dianggap tidak masuk akal jika dijadikan satu-satunya penyebab.

“Lucu kalau laporannya boiler rusak. Alasan rusak ini aneh, karena mestinya perawatan dilakukan secara rutin sebelum operasional dimulai,” tegas Lanova.

Ia memastikan DPRD Blora akan mengawal persoalan ini hingga tuntas karena dampaknya sangat besar terhadap petani.

Audiensi APTRI di Pendopo DPRD Blora mencerminkan besarnya keresahan petani tebu akibat tata kelola industri gula yang dianggap rapuh. Tidak hanya kerugian perusahaan, tetapi juga penderitaan petani yang hasil panennya tidak terserap menjadi sorotan utama.

Langkah APTRI membawa permasalahan ini ke DPRD diharapkan menjadi pintu masuk agar pemerintah daerah hingga pusat ikut turun tangan mencarikan solusi nyata. (*)