TIMES JATENG, WONOSOBO – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada hari ini, Jumat, (12/9/2025) di Restoran Sindoro Sumbing.

Acara yang dihadiri oleh pengurus tingkat kabupaten dan seluruh perwakilan dari setiap kecamatan di Wonosobo tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyusun rencana program.

Dalam pemaparannya, Ketua GMPK periode 2021-2024, Idham Cholid, menegaskan urgensi kehadiran GMPK sebagai wadah yang berperan aktif dalam mengawasi berbagai kebijakan, terutama yang advokasi kepada masyarakat kecil.

"GMPK harus berfokus pada gerakan moral dan sosial guna mencegah dan memberantas korupsi di berbagai tingkatan, baik pemerintah maupun dunia usaha," papar Idham Cholid.

Korupsi digambarkan sebagai fenomena gunung es, di mana apa yang terlihat hanyalah bagian kecil dari persoalan lebih besar yang tersembunyi.

“Seperti gunung es di lautan, korupsi menyimpan bagian terbesar dari ancamannya di bawah permukaan, sulit terlihat namun sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat," tambahnya.

Dalam forum tersebut, GMPK menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa menjadi salah satu perhatian utama, karena menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Edukasi dan Tindakan Pencegahan Korupsi

Selain membahas isu pengawasan, forum ini juga menyoroti pentingnya edukasi anti-korupsi bagi generasi muda. 

GMPK Wonosobo berkomitmen menyusun program-program yang menyentuh langsung lapisan masyarakat seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye kesadaran publik terkait bahaya praktik korupsi.

Dengan mengedepankan prinsip kolektivitas dan transparansi, organisasi ini menargetkan terciptanya tata kelola internal yang solid agar mampu menjawab tantangan gerakan sosial di daerah.

Rakerda kali ini juga menyepakati pembentukan tim formatur yang akan menentukan kepemimpinan baru serta merancang arah strategis GMPK ke depan.

Harapannya, GMPK Wonosobo dapat terus tumbuh menjadi pelopor gerakan anti-korupsi, tidak hanya sebagai organisasi kontrol, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam memperjuangkan keadilan sosial. (*)