TIMES JATENG, JAKARTA – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan empat usulan penting terkait istitha’ah atau kemampuan berhaji dalam Seminar Akbar Haji 2025 yang digelar Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Seminar bertema "al-Isthitha'ah fi al-Hajj wa al-Mustajaddat al-Mu'ashirah" tersebut berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jeddah, pada Minggu (1/6/2025).

Dalam sambutannya, Gus Yahya mengawali dengan menyampaikan penghargaan kepada Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman atas perhatian besar mereka dalam meningkatkan layanan haji. Ia juga mengapresiasi Menteri Haji dan Umrah Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah atas undangan dan terselenggaranya forum strategis tersebut.

Mewakili Nahdlatul Ulama, Gus Yahya menyoroti problematika istitha’ah dalam konteks kuota haji yang diterapkan sejak 1987. Ia mencontohkan situasi di Indonesia, di mana calon jemaah harus melalui proses pendaftaran dan menunggu selama puluhan tahun.

“Jumlah pendaftar haji di Indonesia telah melampaui 5,5 juta orang pada 2025. Masa tunggu bahkan bisa mencapai 20 hingga 40 tahun,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa kemampuan membayar biaya pendaftaran saja belum mencerminkan istitha’ah secara syar’i. Faktor kesehatan fisik, kesiapan finansial menyeluruh, serta keamanan menjadi komponen penting dalam penilaian kelayakan berhaji.

“Sering kali, saat tiba giliran berangkat, kondisi fisik calon jemaah sudah tidak memungkinkan, atau bahkan yang bersangkutan telah meninggal dunia,” ujarnya.

Menanggapi realitas ini, Gus Yahya menyampaikan empat rekomendasi strategis:

1. Fatwa dan Edukasi Istitha’ah oleh Ulama
   Ia mendorong para ulama memberikan penjelasan yang tepat tentang kapan seseorang dinyatakan wajib haji secara syar’i. Merujuk mazhab Syafi’i, istitha’ah dianggap sah saat seseorang benar-benar akan berangkat, bukan ketika mendaftar.

2. Sosialisasi Kewajiban Haji Sekali Seumur Hidup
   Menurutnya, perlu disampaikan secara luas bahwa haji hanya diwajibkan sekali bagi yang mampu. Hal ini penting agar peluang berhaji bisa terbuka bagi lebih banyak umat Islam yang belum sempat berangkat.

3. Perbaikan Sistem Antrean Haji Nasional
   Gus Yahya mendorong pemerintah negara berpenduduk Muslim besar, seperti Indonesia, agar mengevaluasi dan mengembangkan sistem antrean yang lebih adil dan inovatif. Ia juga menekankan pentingnya sinergi erat dengan pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan kuota.

4. Perencanaan Layanan Haji yang Lebih Awal dan Transparan
   Ia berharap Pemerintah Arab Saudi dapat menyusun dan menyosialisasikan desain layanan haji secara lebih dini. Hal ini akan membantu calon jemaah mempersiapkan diri dengan lebih matang.

Menutup penyampaiannya, Gus Yahya menyampaikan kesiapan NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jaringan luas dan lebih dari 160 juta pengikut, untuk bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi dalam pengembangan sistem layanan haji yang lebih baik dan berkeadilan. (*)