TIMES JATENG, YOGYAKARTA – style="text-align:justify">Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Prof. Dr. Amien Rais, MA, menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan langkah korektif besar dalam tata kelola pemerintahan. Dua sektor yang paling disorot oleh Amien adalah pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan fungsi konstitusional Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pernyataan itu disampaikan Amien usai Kick Off Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat yang digelar di Yogyakarta, Sabtu (18/10/2025).

Menurutnya, sikap tersebut bukan pandangan pribadi, melainkan keputusan resmi Majelis Syuro dan DPP Partai Ummat, sebagaimana tertuang dalam dokumen bernomor 01/Partai Ummat/PS/DPP.PU/X/2025 berisi “Harapan Partai Ummat pada Presiden Prabowo dalam Rangka Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan.”

“Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada Presiden Prabowo Subianto. Semoga beliau diberi kesehatan dan kekuatan untuk memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar Amien kepada wartawan, Sabtu (18/10/2025).

Namun, Amien menegaskan bahwa masa satu tahun pemerintahan adalah waktu yang tepat untuk melakukan koreksi besar-besaran. Menurutnya, Presiden Prabowo harus menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk menegakkan disiplin, produktivitas, dan konstruktivitas nasional agar arah pembangunan tidak salah haluan.

Kritik untuk Polri: Jangan Jadi “Partai Coklat”

Salah satu poin tajam yang disampaikan Amien adalah desakan untuk mengembalikan fungsi Polri sebagaimana amanat konstitusi. Ia mengutip Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Polri berperan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan alat politik kekuasaan.

“Polri jangan sampai menjadi semacam Partai Coklat yang kehilangan marwah dan berfungsi sebagai kepanjangan tangan oligarki. Polisi harus kembali menjadi pengayom dan pelindung rakyat,” tegas Amien dengan nada serius.

Amien menilai, netralitas dan moralitas aparat kepolisian menjadi kunci penting dalam menegakkan keadilan dan kepercayaan publik. Menurutnya, jika institusi Polri tidak segera dibenahi, maka penegakan hukum di Indonesia akan semakin menjauh dari nilai-nilai konstitusi.

Tata Kelola SDA Masih “Salah Arah”

Selain Polri, Partai Ummat juga menyoroti lemahnya tata kelola sumber daya alam nasional. Amien menyebutkan bahwa potensi ekonomi bersih SDA Indonesia diperkirakan mencapai USD 115 miliar per tahun atau sekitar Rp1.800 triliun. Namun, pendapatan negara dari sektor ini hanya Rp500–600 triliun, jauh dari potensi sebenarnya.

“Ada kesenjangan besar antara potensi dan realisasi. Ini menunjukkan tata kelola SDA kita masih salah arah,” ungkapnya.

Ia juga memaparkan bahwa umur cadangan SDA nasional semakin menipis — cadangan minyak bumi diperkirakan hanya cukup untuk 11 tahun ke depan, gas alam 8 tahun, dan batu bara 39 tahun. Dengan kondisi itu, Amien menilai pemerintah harus berani mengambil langkah berdaulat dan transparan untuk menghindari eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Kalau seluruh laba bersih SDA dikelola secara penuh oleh negara, potensi APBN bisa meningkat tiga kali lipat. Artinya, kita bisa memperoleh Rp1.800 triliun per tahun, bukan hanya seperlima seperti sekarang,” jelas Amien.

Desakan Reformasi untuk Pemerintahan Prabowo

Menurut Amien, perbaikan tata kelola SDA dan reformasi lembaga penegak hukum seperti Polri merupakan bagian penting dari perjuangan menegakkan kedaulatan nasional dan keadilan sosial. Ia menilai, satu tahun kepemimpinan Prabowo menjadi momentum emas untuk melakukan “pembersihan struktural” dari praktik oligarki dan ketimpangan ekonomi.

“Kritik ini kami sampaikan dengan niat baik, agar bangsa Indonesia bisa keluar dari cengkeraman kepentingan asing dan oligarki. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan,” jelas Amien.

Pernyataan Amien Rais ini dianggap banyak pihak sebagai sinyal keras terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo. Meski disampaikan dalam nada akademis dan penuh hormat, isi pernyataannya menyinggung isu sensitif — mulai dari transparansi pengelolaan SDA, kedaulatan ekonomi, hingga independensi kepolisian.

Dengan gaya khasnya, Amien kembali muncul sebagai suara moral yang menuntut perubahan struktural di awal masa pemerintahan baru. Kritik ini sekaligus menjadi ujian bagi Presiden Prabowo dalam menegaskan komitmen terhadap reformasi, kedaulatan, dan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. (*)