TIMES JATENG, MALANG – Baru-baru ini seluruh kepala daerah di Indonesia, mulai gubernur, bupati hingga wali kota resmi dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Tak terkecuali untuk pemimpin Kota Malang terpilih yakni Wali Kota Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin.

Setelah dilantik, tentu segala persiapan harus dilakukan pasangan yang mengusung jargon WALI itu. Salah satunya pemenuhan janji-janji politik mereka selama kampanye. 

Pengamat Politik dan Kebijakan dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andhyka Muttaqin mengatakan, pelunasan janji kampanye setiap kepala daerah, termasuk di Kota Malang ini sangat berdampak pada terbangunnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Pelunasan janji politik oleh kepala daerah yang sudah dilantik merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” ujar Andhyka, Minggu (23/2/2025).

Menurutnya, bagi kepala daerah yang lahir dari hasil pemilihan, harus berpandangan bahwa setiap janji yang dilontarkan selama masa kampanye telah menjadi kontrak sosial dengan masyarakat.

Jika merujuk dari perspektif etika politik, lanjut Andhyka, janji kampanye merupakan tanggung jawab moril setiap kepala daerah terpilih.

Dengan begitu, janji kampanye sudah menjadi kewajiban apabila kandidat memenangkan kontestasi dan dilantik untuk melakukan langkah pelunasan atas setiap janji yang diberikan kepada rakyat.

“Jika janji tersebut tidak direalisasikan, maka dapat menurunkan legitimasi pemerintah daerah dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan,” ungkapnya.

Bahkan, menurut Andhyka, masyarakat tidak bisa disalahkan apabila nantinya memberikan suatu label tertentu kepada kepala daerah yang dianggap tak bisa memenuhi janjinya.

“Dalam konteks pemerintahan yang demokratis, akuntabilitas terhadap janji politik juga menjadi indikator utama kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” tuturnya.

Ia juga mengaku, selama proses setelah pelantikan, bisa jadi janji janji politik para pemimpin daerah yang terpilih, termasuk Wahyu-Ali di Kota Malang, butuh proses panjang untuk menyesuaikan pelaksanaan program mereka.

“Tapi, tentu harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat tentang perkembangan dan tantangan dalam merealisasikan janji politik,” ucapnya. (*)