Banjarnegara – Rapat Paripurna DPRD Banjarnegara dengan agenda penyerahan dokumen rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 berjalan lancar, Senin (20/4/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjarnegara, Slamet SM, dan diakhiri dengan penandatanganan serta penyerahan berita acara kepada Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali Lc, dengan disaksikan jajaran Forkopimda.

Ketua DPRD Banjarnegara berharap poin-poin evaluasi segera ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara di masa depan.

Apresiasi dan Catatan Kritis Legislatif

Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, Agus Junaedi, mengapresiasi capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai sudah berada di jalur yang benar. Indikator keberhasilan tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,26 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 13,28 persen, serta berkurangnya tingkat pengangguran ke angka 5,39 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat meningkat hingga level 70,61. Kendati demikian, Agus memberikan catatan terkait sektor konsumsi pangan yang dinilai masih menunjukkan anomali. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang lebih efektif untuk menyentuh akar persoalan mendasar di sektor tersebut.

Legislatif juga menyoroti postur APBD 2025 yang dinilai belum ideal. Struktur anggaran masih didominasi oleh belanja operasional rutin sebesar 70,22 persen, sementara belanja modal hanya dialokasikan sebesar 7,47 persen.

Baca juga

Relokasi Korban Bencana Alam Tanah Bergerak di Pagentan Banjarnegara, Lahan Mulai Ditata

"Rendahnya porsi belanja modal ini dikhawatirkan membatasi pembangunan fisik yang berdampak langsung pada masyarakat," ujar Agus dalam penyampaiannya.

Di sisi lain, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya naik 2,18 persen memicu kekhawatiran akan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat.

Enam Rekomendasi Strategis

Sebagai solusi, DPRD merumuskan enam rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Banjarnegara:

1. Reformasi Pengukuran Kinerja: Berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

2. Sinkronisasi Perencanaan: Memastikan ketepatan program prioritas.

   Baca juga

   

   Musim Kemarau Tiba, Damkar Pemalang Siaga Penuh Jaga Lahan Warga dari Kobaran Api

3. Penataan Struktur Belanja: Meningkatkan porsi belanja modal.

4. Kualitas Implementasi: Memperkuat manajemen program di lapangan.

5. Akuntabilitas Laporan: Meningkatkan kualitas laporan kinerja OPD.

6. Optimalisasi PAD: Melakukan terobosan untuk kemandirian fiskal daerah.

Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan Pemkab Banjarnegara dalam menyusun kebijakan pembangunan pada tahun berjalan maupun tahun mendatang. (*)