TIMESINDONESIA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang nampaknya harus sedikit bersabar. Pasalnya, jadwal pasti pencairan THR (Tunjangan Hari Raya) tahun ini belum dapat dipastikan karena masih menunggu payung hukum dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang, Drupodo, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menanti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur teknis pemberian THR bagi pegawai di daerah.

“Sampai hari ini kami belum menerima aturan tersebut,” ujar Drupodo saat memberikan keterangan pada Senin (9/3/2026).

Meski jadwal belum dipatok, Drupodo menegaskan bahwa kendala bukan terletak pada ketersediaan dana. Pemkab Rembang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk THR ASN dalam postur keuangan daerah tahun ini.

Baca juga

Mengenal Tradisi Lebaran di Pacitan, Ada Prepegan hingga Lebaran Ketupat

Terkait kesiapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang memastikan bahwa anggaran THR bagi ASN sudah siap dialokasikan dan tinggal menunggu instruksi penyaluran, namun pencairannya tetap memerlukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai landasan hukum agar tidak menyalahi aturan administratif.

Oleh karena itu, segera setelah regulasi dari pemerintah pusat resmi diterbitkan, pihak BPPKAD berkomitmen untuk langsung memproses penyaluran dana tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pihak BPPKAD menjamin tidak akan menunda-nunda proses jika aturan sudah di tangan. Kecepatan penyaluran menjadi prioritas agar para ASN dapat memanfaatkan tunjangan tersebut tepat waktu menyambut hari raya.

“Kalau aturannya sudah turun, tentu langsung kami proses sesuai ketentuan,” kata Drupodo. (*)