BLORA – Gedung Layanan Disabilitas yang berada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Blora, Jawa Tengah ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.

Saat ini, proses penyempurnaan sarana dan prasarana masih terus dilakukan sebelum layanan tersebut dibuka secara optimal.

Kepala SKB Blora, Jumini, mengatakan bahwa gedung layanan disabilitas tersebut dalam waktu dekat akan segera diresmikan.

Fasilitas itu nantinya digunakan untuk memberikan layanan konsultasi dan terapi bagi pelajar berkebutuhan khusus maupun penyandang disabilitas.

"Sarana prasarana saat ini sedang dilengkapi. Nanti akan diresmikan pada bulan depan (Juli 2026). Namun untuk optimal beroperasi kita targetkan pada Bulan Agustus," ujar Jumini, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, perlengkapan yang dibutuhkan belum seluruhnya terpasang karena proses instalasi harus melibatkan psikolog yang memahami kebutuhan tata ruang layanan disabilitas.

"Sebagian sudah dikirim oleh Dinas Pendidikan, ada unit komputer, karpet dan mainan anak. Semuanya sudah di kirim tinggal instalasi," ungkapnya.

Selain mempersiapkan fasilitas, SKB Blora juga menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung layanan tersebut.

Dua psikolog dari Yayasan Moetiah Blora telah disiapkan untuk menangani layanan konsultasi, sementara tenaga pendukung lainnya akan berasal dari pamong belajar SKB Blora.

Di sisi lain, pihak SKB juga telah mengajukan usulan kepada BKPSDM Kabupaten Blora agar tersedia tenaga psikolog yang secara khusus ditugaskan pada layanan disabilitas tersebut.

"Kita juga sudah mengusulkan ke BKPSDM untuk ada psikolog yang ditugaskan di layanan disabilitas. Jadi layanan ini kita matangkan, untuk melayani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus," ujarnya.

Layanan ini nantinya diperuntukkan bagi peserta didik dari sekolah formal yang menerapkan sistem pendidikan inklusi atau sekolah yang melayani anak berkebutuhan khusus (ABK).

Dalam pelaksanaannya, sekolah asal akan memberikan rekomendasi terhadap siswa yang diduga memiliki kebutuhan khusus berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan belajar. Selanjutnya, siswa dapat memperoleh layanan konsultasi maupun terapi di SKB Blora.

"Layanan ini gratis, jadi nanti sekolah memberi rekomendasi dugaan disabilitas, khususunya untuk disleksia (gangguan berfikir), nanti akan diverifikasi Psikolog. Untuk terapi hanya diantar oleh orang tua," terangnya.

Perkembangan peserta didik yang mengikuti terapi juga akan dipantau dan dilaporkan kepada sekolah secara berkala.

"Lalu untuk perkembangan anak yang menjalani terapi. Nanti akan kita laporkan ke pihak sekolah setiap minggu atau setelah menjalani terapi," sambung Jumini.

Saat ini sasaran layanan masih mencakup jenjang PAUD hingga SMP. Meski demikian, SKB Blora berencana memperluas jangkauan layanan ke satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama maupun tingkat SMA melalui koordinasi lintas instansi.

"Kemarin yang kita undang sosialisasi itu RA, kalau MI dan MTs belum. Harus koordinasi dengan Kemenag, sementara untuk jenjang SMA juga harus berkoordinasi dengan Provinsi," terangnya. (*)