BANJARNEGARA – DPRD Banjarnegara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (7/9/2026)

‎Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Marno, dihadiri jajaran Eksekutif yang diwakili Sekda, para anggota DPRD, pimpinan OPD  serta tamu undangan lainnya.

‎Dalam kesempatan ini  sejumlah fraksi DPRD menyampaikan catatan, saran, dan pertanyaan terkait penyesuaian postur anggaran yang diajukan Pemkab Banjarnegara.

‎Fokus Penurunan Pendapatan Daerah

‎Secara umum, postur Perubahan APBD 2026 memproyeksikan penurunan target pendapatan daerah sebesar 7,1 persen dibandingkan APBD murni, yakni menjadi Rp2,043 triliun. 

‎Penurunan ini terutama disebabkan oleh koreksi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), PBB-P2, hingga penyesuaian alokasi dana transfer dari pusat dan provinsi.

‎Menanggapi hal tersebut, seluruh fraksi mendesak Pemkab Banjarnegara untuk menyiapkan langkah kongkret dan strategi inovatif guna mengoptimalkan PAD tanpa memberatkan beban ekonomi masyarakat.

‎Fraksi Partai Nasdem dan Hanura  menekankan agar efisiensi dan transparansi tetap dikedepankan. Mereka juga mempertanyakan strategi Pemkab dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.

‎Sementara Fraksi PDI Perjuangan Persatuan Pembangunan menegaskan bahwa Perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi momentum administratif untuk menggeser angka. 

‎F PDIP meminta agar APBD harus adil, efektif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sekadar membiayai birokrasi. 

Baca juga

Pecah Konsentrasi Satu Titik Objek, Disparbud Banjarnegara Akan Kembangkan Wisata Zona 2 Dieng

‎Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyuarakan keprihatinan atas tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat dan meminta evaluasi kinerja OPD agar penyerapan anggaran tepat sasaran.

‎Fraksi Partai Gerindra pada rapat tersebut memberikan sorotan khusus pada potensi pajak sarang burung walet yang dinilai belum tergali maksimal, serta meminta perincian atas defisit anggaran dan penggunaan pembiayaan neto.

‎Sementara itu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai penurunan proyeksi opsen PKB cukup ironis mengingat volume kendaraan terus meningkat. 

‎Fraksi PAN mendorong Pemkab membuat terobosan peningkatan pendapatan di sisa tahun berjalan.

‎Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada kesempatan tersebut turut menekankan pentingnya strategi pengentasan kemiskinan yang saat ini masih berada di angka 13,28 persen agar terus ditekan.

‎‎Soroti Silpa, Penyertaan Modal BUMD dan Isu Strategis

‎Selain pendapatan, para anggota dewan menyoroti penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2025 yang ditetapkan definitif sebesar Rp.157,86 miliar berdasarkan audit BPK. 

‎Fraksi-fraksi juga meminta ketegasan agar Silpa tersebut diprioritaskan untuk menyelesaikan program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.

‎Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 31 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD juga tak lepas dari kecermatan dewan. Pemkab diminta memaparkan analisis kelayakan investasi serta dampak ekonominya bagi masyarakat dan peningkatan dividen daerah.

Baca juga

Liputan Dugaan Keracunan MBG Dihalangi, IJTI Muria Raya Kecam Oknum Guru MTsN 1 Lasem Rembang

‎Sejumlah isu daerah turut mewarnai pandangan umum fraksi, di antaranya  penanganan krisis air  bersih, mengingat dampak musim kemarau dan fenomena alam.

‎Fraksi-fraksi meminta adanya pencadangan anggaran darurat yang memadai untuk penanggulangan krisis air bersih dan sektor pertanian.

‎Pengawasan Pembangunan 

‎Sedangkan terkait pembangunan RSUD Wanayasa di Kecamatan Wanayasa diminta untuk diawasi secara ketat terkait kualitas dan kepastian hukumnya.

‎Persiapan Pilkades Serentak 2027 juga tidak luput dari pandangan Fraksi  PAN dan PKB yang mendorong Pemkab Banjarnegara untuk mulai mematangkan payung hukum (Raperda/Perbup) sejak dini guna menyambut Pilkades serentak di 195 desa pada akhir 2027 mendatang.

‎Komitmen Percepatan Pelaksanaan Anggaran

‎Menutupi penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi mengingatkan bahwa sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 relatif singkat. 

‎Pemkab Banjarnegara diharapkan dapat bergerak cepat setelah raperda ini disahkan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

‎Seluruh jajaran pimpinan dewan menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, masukan, dan kritik konstruktif yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. 

‎Dokumen pandangan umum tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak eksekutif untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan resmi dari Bupati Banjarnegara pada tahapan rapat paripurna lanjutan. (*)