Banyumas – Di tengah tingginya angka kemiskinan di pedesaan Jawa Tengah, program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah memicu antusiasme sekaligus catatan kritis dari kalangan akademisi. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Dr. Elly Tugiyanti, menilai inisiatif tersebut sangat baik secara konsep, namun memerlukan persiapan matang pada tataran eksekusi.

Prof. Elly menyoroti akar masalah yang ingin diatasi oleh program ini, yakni tingginya angka anak putus sekolah dari keluarga prasejahtera akibat keterbatasan ekonomi.

“Data kemiskinan kita masih tinggi. Antara kota dan desa, kemiskinan lebih banyak di desa. Angkanya cukup tinggi, termasuk miskin ekstrem,” ujarnya kepada TIMES Indonesia, Kamis (18/6/2026).

Pentingnya Pemisahan Fungsi Sentra Sosial

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama gratis dengan kurikulum nasional yang menekankan pembentukan karakter dan kemandirian. Melalui program ini, anak-anak dari keluarga prasejahtera tidak hanya mendapat pendidikan formal, tetapi juga fasilitas tempat tinggal, konsumsi, dan pembinaan holistik untuk memutus rantai kemiskinan.

Namun, Prof. Elly mengingatkan bahwa implementasi program ini di lapangan tidak sederhana. Pemerintah memanfaatkan sentra-sentra milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang selama ini digunakan untuk menangani kasus-kasus sosial berat, seperti rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan gangguan jiwa.

“Anak-anak Sekolah Rakyat ini bukan anak bermasalah, mereka hanya tidak mampu secara ekonomi. Mestinya ada proses pemisahan yang jelas. Fasilitas harus benar-benar disiapkan untuk anak-anak yang akan belajar, bukan sekadar memindahkan,” tegasnya.

Selain itu, ia mempertanyakan kepastian daya tampung fasilitas tersebut di daerah. Menurutnya, perlu dilakukan pemetaan mendalam di wilayah seperti Kabupaten Banyumas agar program benar-benar tepat sasaran dan berdampak luas bagi warga miskin ekstrem.

Soroti Kompetensi Tenaga Pendidik

Kompetensi tenaga pendidik juga menjadi perhatian utama LPPM Unsoed. Walaupun menggunakan kurikulum nasional, Sekolah Rakyat memiliki target khusus untuk membentuk karakter dan kemandirian siswa pasca-lulus.

“Pendidiknya harus betul-betul pendidik, bukan hanya memanfaatkan pegawai Kemensos. Mereka memang hebat menangani kasus sosial, tapi untuk mendidik anak agar menjadi pemimpin masa depan, butuh keahlian kependidikan yang kuat,” jelas Prof. Elly.

Untuk itu, ia mengusulkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan perguruan tinggi seperti Unsoed. Mahasiswa dapat diterjunkan melalui program pengabdian masyarakat untuk mendukung proses pembinaan. Kendati Kemensos dinilai sudah terbiasa menangani anak putus sekolah, dukungan sektor pendidikan dan ekonomi dari semua pihak tetap menjadi faktor krusial.

Investasi Sumber Daya Manusia Jangka Panjang

Meski memberikan sejumlah catatan evaluasi, Prof. Elly tetap optimistis terhadap tujuan mulia program ini dalam mencetak pemimpin masa depan. Ia menegaskan keberhasilan Sekolah Rakyat, khususnya di Banyumas, tidak diukur dari kemegahan fisik gedung, melainkan dari kesiapan SDM, pemisahan fungsi sentra, dan integrasi antarlembaga.

“Penyempurnaan fasilitas, guru, dan ekosistemnya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar anak-anak benar-benar bisa fokus belajar, sehingga otak dan waktunya hanya untuk pendidikan,” pungkasnya.

Program Sekolah Rakyat di Banyumas saat ini masih berada dalam tahap awal. Pengawasan ketat serta perhatian publik secara berkelanjutan akan menjadi penentu agar implementasi program ini berjalan sesuai dengan harapan. (*)