TIMES JATENG, SEMARANG – Upaya mendorong produk lokal menembus pasar global terus digencarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada Sabtu (29/11/2025), Gubernur Ahmad Luthfi melepas ekspor berbagai komoditas UMKM senilai Rp10,1 miliar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Produk yang dikirim ke sejumlah negara itu meliputi sarang burung walet, ikan pari, keripik udang, kopi, cincau, kapulaga, hingga sejumlah komoditas hasil pertanian dan olahan UMKM Jateng. Seluruhnya merupakan hasil produksi para pelaku UMKM dan kelompok tani yang mendapatkan pendampingan dari Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam struktur ekonomi daerah. Karena itu, Pemprov Jateng berkomitmen memberi ruang seluas-luasnya agar para pelaku usaha kecil bisa naik kelas hingga mampu menembus pasar ekspor.

“Jangan berpikir ekspor hanya untuk perusahaan besar. Produk-produk UMKM kita punya kualitas dan daya saing,” ujarnya.

Menurutnya, beragam komoditas lokal seperti ikan cupang, bawang merah, sarang burung walet, hingga berbagai olahan pangan memiliki potensi besar di pasar global. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan karantina agar produk lokal memenuhi standar negara tujuan.

Luthfi menyebut, kondusivitas iklim usaha turut mendongkrak perekonomian Jawa Tengah. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 5,37 persen (yoy), lebih tinggi dari capaian nasional yang berada di 5,04 persen.

Ketua Badan Karantina Indonesia, Sahat, menuturkan bahwa pihaknya kini tidak sekadar mengeluarkan sertifikasi, tetapi juga aktif membina UMKM agar mampu memenuhi persyaratan ekspor.

“Banyak komoditas yang sangat dibutuhkan negara tujuan dan tidak bisa diproduksi di sana. Tugas kami memastikan produk tersebut memenuhi standar agar dapat diterima,” jelasnya.

Ia mencatat hingga November 2025, nilai ekspor Jawa Tengah telah mencapai Rp18,2 triliun dengan 24.935 sertifikasi karantina. Pada 2024, angka ekspor tercatat Rp19,5 triliun. Barantin menargetkan nilai ekspor Jateng bisa menembus Rp20 triliun pada 2026.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Haris, mengajak masyarakat untuk menghilangkan anggapan bahwa proses ekspor rumit. Ia menilai lembaga seperti karantina dan bea cukai perlu lebih dekat dengan masyarakat agar akses informasi semakin mudah.

“Banyak warga ingin ekspor tetapi ragu karena merasa prosesnya sulit. Ini persepsi yang harus diperbaiki,” tegasnya. (*)