SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan sedikitnya sembilan kabupaten/kota di provinsi tersebut mengajukan pembentukan kawasan industri sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut Luthfi, kawasan industri masih menjadi sektor unggulan dalam memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus menarik investasi. “Kawasan industri menjadi primadona untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru. Ada sembilan kabupaten/kota yang nanti akan mengajukan menjadi kawasan industri,” ujarnya di Semarang, Sabtu.

Sembilan wilayah yang mengajukan diri meliputi: Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen.

Luthfi menjelaskan, pengembangan kawasan industri akan disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing daerah agar memberikan dampak ekonomi optimal.

Pemprov Jawa Tengah menilai kehadiran kawasan industri baru akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah.

Baca juga

Sempat Tembus Rp40 Ribu, Kini Harga Cabai di Rembang Mulai Turun

Dengan strategi tersebut, pemerintah daerah berharap tidak terjadi penumpukan aktivitas ekonomi hanya di kota besar, melainkan menyebar hingga daerah penyangga.

Selain industri skala besar, Luthfi menegaskan penguatan UMKM tetap menjadi fokus utama. Saat ini jumlah UMKM di Jawa Tengah mendekati empat juta unit dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Ia menekankan perlunya: pendampingan usaha, akses permodalan, penguatan pemasaran, peningkatan kapasitas pelaku usaha. “Sehingga perlu ada pendampingan, modal, kemudian pemasaran, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Pemprov Jateng juga memperkuat sektor ekonomi kreatif (ekraf) sebagai sumber pertumbuhan baru. Di sektor pariwisata, pemerintah memastikan pengembangan lebih dari 1.000 desa wisata tidak berhenti pada tahap pembentukan saja.

Baca juga

Gubernur Jateng: Sembilan Daerah Ajukan Kawasan Industri

Menurut Luthfi, desa wisata harus mendapat dukungan menyeluruh, mulai dari pembinaan teknis hingga promosi.

“Seribu desa wisata sudah kita ciptakan. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Harus ada pembinaan teknis, penguatan pemasaran, pendanaan, pengelolaan, dan promosi,” ujarnya. (*)