TIMES JATENG, MAGELANG – Kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Magelang, masih menjadi perhatian serius Organisasi Masyarakat (ormas) Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK Aliansi Tepi Barat.

Ketua GPK Aliansi Tepi Barat, Pujiyanto terus meminta aparat penegak hukum, untuk serius menindaklanjuti berbagai laporan yang telah masuk ke pihaknya.

Selain itu, Pujiyanto atau yang lebih sering disebut, Yanto Pethuk mengatakan bahwa organisasi di bawah komandonya ini juga berharap ada tindak lanjut dari unsur terkait, setelah sebuah kasus memiliki kekuatan hukum.

Pujiyanto atau Yanto Pethuk, ketua GPK Aliansi Tepi Barat, sesaat setelah melakukan audiensi. (FOTO: Hermanto/ TIMES Indonesia)

Ia menerangkan bahwa, ada sebuah kejadian pelecehan seksual yang pelakunya sudah ditetapkan menjadi terpidana, namun tempat di mana kejadian tersebut, terjadi masih beroperasi. Bahkan papan nama pondok itu masih terpampang.

Yanto Pethuk menyayangkan Kementrian Agama (Kemenag) yang menurutnya lambat dalam bertindak. Ia mengatakan bahwa telah ada pertemuan antara pihaknya dengan, Kemenag, eksekutif, legislatif, Dinas Sosial dan Pendidikan.

Dalam hal ini, pihak Kemenag yang dianggap lebih bertanggung jawab, karena pondok pesantren ada di bawah pengawasan Kemenag.

"Pelakunya sudah dijatuhi vonis tapi kemungkinan besar pondoknya masih beroperasi, karena papan namanya masih terpasang, inikan mencederai perasaan pihak korban dan keluarganya," terang Yanto kepada TIMES Indonesia, Kamis (13/2/2025).

Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Aliansi Tepi Barat Magelang mendesak Polresta Magelang untuk lebih tegas dalam menangani kasus yang telah dilaporkan ormas ini.

"Kemarin Rabu 12 Februari, kita juga sudah mengadakan audiensi dengan Polresta Magelang, agar apa yang telah kami laporkan bisa segera untuk ditindaklanjuti. Tidak ada perbedaan di muka hukum, meskipun pelakunya seorang tokoh," ucap Yanto berharap.

Puluhan tokoh GPK Aliansi Tepi Barat hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka diterima oleh Kabag Ops Polresta Magelang Kompol Eko Mardianto, didampingi Kasat Intelkam Kompol R. Sudarto, Kasihumas Iptu Lilik Purwaka, dan  beberapa pejabat utama Polresta Magelang.

Sedangkan pihak GPK diwakili oleh, Pujianto dan Wakilnya, Gus Syarif, Sekjen GPK, Ahmad Sholihudin, serta jajaran pengurus lainnya, termasuk Ketua GPK wilayah Borobudur, Jimmy, dan Tim Hukum GPK Gunawan Pribadi.

Dalam pertemuan itu, Yanto Pethuk menegaskan bahwa pihaknya kerap menerima aduan dari masyarakat terkait kekerasan seksual yang menimpa santriwati di beberapa pondok pesantren.

"GPK Aliansi Tepi Barat mendesak aparat kepolisian untuk tidak hanya fokus pada kejahatan di ruang publik, tetapi juga di ruang tertutup seperti pondok pesantren," tegas Yanto.

Selain itu, GPK Aliansi Tepi Barat juga menyoroti maraknya peredaran minuman keras serta tawuran remaja yang menggunakan senjata tajam.

"Sinergi kami dengan Polresta Magelang bukan dalam bentuk karangan bunga, tapi dalam aksi nyata menjaga kondusivitas wilayah. Kami ingin tindakan konkret, bukan sekadar simbolis," imbuhnya.

Terpisah, Kasihumas Polresta Magelang, Iptu Lilik Purwaka ketika dikonfirmasi perihal tersebut, membenarkan bahwa GPK Aliansi Tepi Barat telah mendatangi kantornya.

"Iya benar, GPK datang ke Polresta Magelang, dan disambut oleh Kabag Ops, Kompol Eko Mardianto didampingi Kasat Intelkam, Kompol R. Sudarto, dan beberapa pejabat utama Polresta Magelang," terang Lilik.

Pihaknya berterima kasih atas kritik, saran, dan harapan yang diberikan. Hal tersebut akan menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat.

"Kabag Ops Polresta Magelang, Kompol Eko Mardianto mengapresiasi kehadiran GPK dan menerima berbagai masukan yang telah disampaikan," jelas Lilik. (*)