TIMES JATENG, BANTUL – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan komitmennya untuk memperkuat demokrasi dan pengawasan pemilu di masa depan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat penguatan kelembagaan Bawaslu Bantul bersama mitra kerja 2025 yang digelar selama 2 hari Jumat-Sabtu (29-30 Agustus 2025) di Banguntapan Bantul. 

Zulfikar menyampaikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 yang membagi pemilu menjadi dua, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal, akan semakin memperkuat peran penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu.

"pemisahan pemilu nasional dan lokal memungkinkan penyelenggara pemilu bekerja sepanjang periode karena tahapan pemilu nasional akan diikuti dengan tahapan pemilu lokal," jelas dia. 

Dia juga menekankan perlunya penguatan peran badan pengawas ad hoc, mulai dari Panwascam, pengawas desa, hingga pengawas TPS.

Dengan penguatan kelembagaan pengawas pemilu hingga level ad hoc, Zulfikar yakin kualitas pemilu akan semakin baik dan pemilu yang jujur, adil, serta bersih akan terwujud.

Menurut Zulfikar, pemisahan antara pemilu nasional dan lokal juga memungkinkan partai politik untuk terus bekerja selama lima tahun, sehingga peran mereka akan lebih dirasakan oleh masyarakat.

Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Najib, menyatakan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat untuk merevisi undang-undang pemilu agar pemilu di masa depan menjadi lebih ideal dan dapat mengarahkan proses pemilu dengan baik.

Najib juga menambahkan pentingnya menjaga kemitraan kelembagaan dengan pengawas pemilu meskipun tahapan pemilu telah berakhir, karena penguatan demokrasi bersifat kontinu dan pemilu memiliki siklus yang harus terus berjalan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan bahwa Bawaslu Bantul terus menjalankan program dan kegiatan pasca-pengawasan pemilu dan pemilihan. Di bidang pencegahan, Bawaslu Bantul fokus pada penguatan gerakan anti politik uang melalui program Desa Anti Politik Uang (APU).

Saat ini, 18 desa di Bantul telah membentuk desa APU dan memiliki relawan di masing-masing wilayah. Selain itu, untuk meningkatkan literasi demokrasi, Bawaslu Bantul juga mendirikan Bawaslu Corner di perpustakaan daerah, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat literasi demokrasi, tetapi juga sebagai tempat untuk mengekspos hasil-hasil pengawasan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bantul. (*)