TIMES JATENG, JAKARTA – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) sukses menyelenggarakan Diskusi Publik Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran bertema “Menakar Arah dan Peran dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, pada Selasa (28/10/2025) malam di Jakarta.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian dan arah kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun terakhir.

Evaluasi Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran 

Ketua PP KAMMI, M. Amri Akbar, menegaskan bahwa refleksi satu tahun pemerintahan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.

“Selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, ada sejumlah program prioritas yang menjadi fokus utama. Kehadiran kita di sini untuk menakar semua itu, sekaligus memberikan masukan dan kritik konstruktif,” kata Amri.

Amri juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat kebijakan pertahanan nasional yang berorientasi pada pembangunan bangsa.

“Kita mendukung transformasi pertahanan nasional, namun tetap menegaskan prinsip civilian objectives control, di mana rakyat dan masyarakat sipil memiliki ruang dalam menentukan arah dan nilai-nilai kebijakan pertahanan,” tambahnya.

Kebijakan Pertahanan Era Presiden Prabowo Menuju Arah Kemandirian 

Dalam diskusi tersebut, Akademisi Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dr. Sidratahta, menilai bahwa arah kebijakan pertahanan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan perubahan signifikan menuju sistem pertahanan yang modern, mandiri, dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.

“Kebijakan pertahanan di era ini tidak hanya berbicara tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang kemandirian bangsa melalui industrialisasi, teknologi, dan diplomasi pertahanan. Pertahanan menjadi pilar ekonomi dan inovasi nasional,” kata Dr. Sidratahta.

Ia menekankan pentingnya menjaga karakter historis militer Indonesia sebagai self-created army — militer yang lahir dari perjuangan rakyat — namun tetap berorientasi pada profesionalisme dan transparansi.

“Kita perlu menjaga semangat kerakyatan TNI, tetapi di saat yang sama memastikan bahwa pertahanan nasional tetap berada dalam kerangka demokrasi dan pengawasan sipil,” tegasnya.

Modernisasi dan Transformasi Sistem Pertahanan 

Lebih lanjut, Dr. Sidratahta menyoroti sejumlah langkah strategis pemerintahan saat ini, seperti pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, penguatan komponen cadangan, alih teknologi dan produksi bersama industri strategis, serta penerapan strategi Perisai Trisula Nusantara.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun pertahanan nasional yang kuat dan mandiri.

“Peningkatan anggaran pertahanan dari Rp245,2 triliun menjadi Rp335 triliun pada tahun 2025 adalah sinyal kuat bahwa negara menempatkan pertahanan sebagai prioritas strategis. Namun penguatan militer harus diiringi akuntabilitas publik dan keseimbangan peran sipil agar tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.

Pertahanan Maritim dan Diplomasi Global 

Dr. Sidratahta juga menyoroti fokus pemerintah pada sektor pertahanan maritim, mengingat posisi strategis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua.

“Indonesia harus menjadikan laut sebagai pusat pertahanan dan ekonomi masa depan. Matra maritim adalah tulang punggung pertahanan dan juga masa depan kedaulatan ekonomi kita,” jelasnya.

Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat diplomasi pertahanan dan memainkan peran aktif dalam menjaga stabilitas kawasan.

“Diplomasi pre-emptive yang dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa pertahanan bukan semata alat perang, tapi juga sarana menjaga perdamaian dan stabilitas regional,” tambahnya.

Sinergi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Dr. Sidratahta juga menegaskan bahwa pembangunan pertahanan nasional tidak dapat dipisahkan dari visi besar Indonesia Emas 2045.

“Kemandirian pertahanan, profesionalisme TNI, partisipasi masyarakat, dan inovasi teknologi adalah empat pilar utama menuju bangsa yang kuat dan berdaulat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pertahanan yang kokoh, transparan, dan berpihak pada rakyat akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan besar dunia.

“Kebijakan pertahanan yang kokoh, transparan, dan berpihak pada rakyat akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan besar dunia,” katanya, di acara Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang diselenggarakan KAMMI.(*)